Tag: birokrasi

Kategori
Catatan Perjalanan

Jakarta True Story #4

Kagum pada Sahabat Lama

Dari kawasan Pasar Minggu yang penuh kenangan itu. Aku mengikuti busway yang menuju arah Pasar Baru. Di sana kawanku yang di depkeu telah menantiku untuk saling berbagi cerita dan pengalaman. Wow, aku harus gelisah menunggu hampir satu jam lamanya menunggu TransJakarta yang menuju arah itu. Wah, jumlah bus Trans Jakarta ini harus ditambah lagi. Kasihan para penumpangnya antri panjang sampai berdesak-desakan hingga plenet-plenetan begitu. Ah sudahlah, Pak Jokowi semoga diberi kemudahan dalam merealisasikan Jakarta baru nantinya. Mari kita berdoa untuk kebaikan Jakarta, khususnya dibukakannya hati anggota dewan agar tidak kemaruk dan keminter lagi, tapi mau turun dan sesekali nyobain bus TJ ini.

Setelah sampai di halte Pasar Baru, kawanku segera menjemputku. Wow, sekarang stylenya udah keren. Sebagai pegawai birokrasi kementerian keuangan dia semakin kalem saja. Karena sejak SMA-nya terkenal pendiam, meskipun otaknya brilian, ternyata sekarang kondisinya telah berubah. Dia banyak cerita dan berbagi pengalaman selama bekerja di kawasan ring satu kementerian yang selalu berurusan dengan uang banyak itu.

Singkat cerita, aku menemukan idealisme yang terbangun di kepalanya. Langsung aku berimajinasi bahwa dia suatu saat bisa jadi akan menjabat suatu posisi penting di kementerian ini nantinya. Kalau menuju taraf menkeu mungkin sulit, tetapi sampai eselon I seperti kawanku ini sangat mungkin. Keinginan untuk belajar, didukung kebiasaannya sejak SMA hingga kuliah untuk selalu berbagi dan bekerja dengan tuntas menjadikannya orang yang dipercaya atasannya untuk selalu dekat dengan orang-orang tertinggi di kementerian ini, termasuk menteri keuangannya. Wah keren yah. Selalu dijaga keistiqomahannya ya kawan. Semoga nanti jadi pioner pejabat yang baik.

Dan malam ini sepertinya aku bisa beristirahat dengan sangat tenang di sebuah kos yang cukup mewah lagi sepi (dan tentunya aman dari banjir). Terima kasih kawan atau sharing-sharingnya, atas informasinya, dan tentunya atas penginapan gratisnya. He he, nanti aku akan sering ke sini lagi kalo pas ada acara ke Jakarta. He he, dasar cowok gratisan. Biarin, ini namanya efisien sekaligus meningkatkan hubungan persahabatan.

Kategori
Misi Perubahan

Titik Megalomania dan Pola Pikir Birokratis #4

Birokrasi?

Keparahan berikutnya yang terjadi adalah megalomania yang dialami oleh sebagian orang  ini membuat sebagian orang lainnya mengalami pola pikir birokratis. Loh kok bisa? Kita baca dulu deh apa itu birokrasi dari salah satu tulisan tetangga

Birokrasi merupakan instrumen penting dalam masyarakat modern yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Eksistensi birokrasi ini sebagai konsekuensi logis dari tugas utama negara (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Negara dituntut terlibat dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya (public goods and services) baik secara langsung maupun tidak. Bahkan dalam keadaan tertentu negara yang memutuskan apa yang terbaik bagi rakyatnya. Untuk itu negara mernbangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

Birokrasi bagi sebagian orang dimaknai sebagai prosedur yang berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan. Namun bagi sebagian yang lain birokrasi dipahami dari perspektif yang positif yakni sebagai upaya untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih tertib. Ketertiban yang dimaksud adalah ketertiban dalam hal mengelola berbagai sumber daya yang mendistribusikan sumber daya tersebut kepada setiap anggota masyarakat secara berkeadilan.

Pendapat yang berbeda di atas dapat dipahami dari perspektifnya masing-masing. Bagi yang berpandangan posisif terhadap birokrasi maka baginya birokrasi adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi bagi mereka yang berpandangan negatif maka birokrasi justru menjadi salah satu penghalang tercapainya tujuan sehingga keberadaan birokrasi harus dihilangkan.

Sejauh ini, birokrasi menunjuk pada empat pengertian, yaitu: Pertama, menunjuk pada kelompok pranata atau lembaga tertentu. Pengertian ini menyamakan birokrasi dengan biro. Kedua, menunjuk pada metode khusus untuk pengalokasian sumberdaya dalam suatu organisasi besar. Pengertian ini berpadanan dengan istilah pengambilan keputusan birokratis. Ketiga, menunjuk pada “kebiroan” atau mutu yang membedakan antara biro-biro dengan jenis-jenis organisasi lain. Pengertian ini lebih menunjuk pada sifat-sifat statis organisasi (Downs, 1967 dalam Thoha, 2003). Keempat, sebagai kelompok orang, yakni orang-orang yang digaji yang berfungsi dalam pemerintahan (Castle, Suyatno, dan Nurhadiantomo, 1983).

Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata Biro (meja) dan Kratein (pemerintahan), yang jika disintesakan berarti pemerintahan Meja. Tentu agak ‘lucu’ pengertian seperti ini, tetapi memang demikianlah hakikat birokrasi oleh sebab lembaga inilah tampak kaku yang dikuasai oleh orang-orang di belakang meja. Mengapa demikian ?

Di dalam pendekatan institusional (kelembagaan), khususnya di dalam skema, tercantum ‘lalu-lintas’ administrasi negara dari eksekutif ‘turun’ ke Kebijakan Administrasi, lalu ke Administrasi dan yang terakhir ke pemilih. Artinya, setiap kebijakan setiap kebijakan negara yang yang diselenggarakan pihak eksekutif diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan administrasi negara, di mana pelaksanaan dari administrasi tersebut dilakukan oleh lembaga birokrasi.

Kita mungkin mengenal badan-badan seperti Departemen, Kanwil, Kantor Kelurahan, Kantor Samsat, di mana kantor-kantor tersebut semua merupakan badan-badan birokrasi negara yang mengimplementasikan kebijakan negara dan bersifat langsung berhubungan dengan masyarakat.

Michael G. Roskin, et al., menyebut pengertian birokrasi. Bagi mereka birokrasi adalah “setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to implement) kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan (decision makers).

Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan publik yang efektif dan efisien.

Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hirarki kewenangan di mana tanggung jawab setiap bagian-bagiannya ‘mengalir’ dari ‘atas’ ke ‘bawah.’

Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan Civil Service (pelayanan publik). Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif, dan posisi mereka ini ‘datang dan pergi.’ Artinya, mereka-mereka duduk di dalam birokrasi kadang dikeluarkan atau tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja mereka.

Seorang pegawai birokrasi yang malas biasanya akan mendapat teguran dari atasan, yang jika teguran ini tidak digubris, ia kemungkinan besar akan diberhentikan dari posisinya. Namun, jika seorang pegawai menunjukkan prestasi kerja memuaskan, ada kemungkinan ia akan dipromosikan untuk mendapat posisi yang lebih tinggi (tentunya dengan gaji dan kewenangan yang lebih besar pula).

Karakteristik birokrasi yang umum diacu adalah yang diajukan oleh Max Weber. Menurut Weber, paling tidak terdapat 8 karakteristik birokrasi, yaitu :

1. Organisasi yang disusun secara hirarkis

2. Setiap bagian memiliki wilayah kerja khusus.

3. Pelayanan publik (civil sevants) terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukan dipilih, di mana pengangkatan tersebut didasarkan kepada kualifikasi kemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian (examination).

4. Seorang pelayan publik menerima gaji pokok berdasarkan posisi.

5. Pekerjaan sekaligus merupakan jenjang karir.

6. Para pejabat/pekerja tidak memiliki sendiri kantor mereka.

7. Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin.

8. Promosi yang ada didasarkan atas penilaiaj atasan (superior’s judgments).

Ditinjau secara politik, karakteristik birokrasi menurut Weber hanya menyebut hal-hal yang ideal. Artinya, terkadang pola pengangkatan pegawai di dalam birokrasi yang seharusnya didasarkan atas jenjang pendidikan atau hasil ujian, kerap tidak terlaksana. Ini diakibatkan masih berlangsungnya pola pengangkatan pegawai berdasarkan kepentingan pemerintah.

(Birokrasi Pemerintahan Modern – http://andev.multiply.com/reviews/item/31)

Sudah eneg kan. Sudahlah, sekedar tambah-tambah isi kepala saja. Di sini aku hanya ingin bicara tentang pola pikir birokratisnya, artinya mindset yang tumbuh pada jiwa-jiwa muda yang alurnya mirip birokrasi itu. Baca aja bagian postingan ini dengan cepat, segera ke bagian berikutnya aja.

bersambung …

Kategori
Misi Perubahan

Bersinergi untuk Kedaulatan Pangan Indonesia

Tadi baru saja menyaksikan diskusi para tokoh nasional dari berbagai kalangan yang ditayangkan live oleh Metro TV. Tampak juga teman-teman dari IPB turut hadir menjadi saksi atas pembicaraan yang krusial itu. Intinya para tokoh tersebut berdiskusi tentang “Menggugat Kedaulatan Pangan”. Meski tidak dapat menyimak semuanya, tetapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kuungkapkan dengan banyak tambahan dari keanehan pemikiranku.

Pangan : Kebutuhan Primer

Bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi jika disebutkan masalah pangan sebagai kebutuhan primer. Sejak SD para siswa juga sudah tahu kalo tanpa makanan manusia tidak dapat hidup. Meningkat sedikit waktu SMP, tanpa makanan yang cukup manusia akan mengalami kekurangan gizi. Meningkat lagi waktu SMA, tanpa makanan yang layak manusia akan bermasalah di banyak hal. Namun ketika kuliah, tanpa makanan, semua bisa diatur, mau tetap makan atau dibuat tidak perlu makan layak bangsa Indonesia ini, tergantung dosennya yang mengajar. Apalagi setelah menjadi pejabat, entahlah yang penting diri sendiri makan kenyang meskipun dipinggir jalan banyak orang yang mengais makanan di tempat sampah.

Cukup pedas pengantar di atas, namun itulah kenyataan hari ini. Berbagai keruwetan di ranah politik dan birokrasi pemerintahan membuat bangsa ini sulit untuk makan dengan tenang dan kenyang. Bagaimana tidak, petani makin ditindas karena harga beras mereka dibeli dengan harga yang tidak mengganti kerja keras mereka. Sebenarnya mahal lho harga yang ditawarkan pemerintah, namun bukankah biaya mereka juga tinggi. Alibi pemerintah adalah menyesuaikan harga pasar dunia. Wah, kapitalisme nih.

Salah siapa? Petani, mereka adalah orang yang sebenarnya paling setia mengolah bumi Indonesia. Mengapa tidak didekati dan ditransformasikan untuk menjadi komunitas pengguna teknologi pertanian. Bukankah lembaga-lembaga riset nasional kita sudah menghasilkan bibit-bibit yang unggul hasil karya anak bangsa sendiri? Bukankah tanah kita suburnya tiada tara? Bukankah banyak mahasiswa yang bisa diarahkan untuk proyek sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai pembelajaran mereka yang riil untuk bekerja secara tim dan bersinergi dengan masyarakat?  Bukankah tanah kita masih luas?

Ketika Politik dan Kapitalisme Berkata Tidak

Lagi-lagi semua itu patah ketika logika politik dan ambisi mengeruk kekayaan berkata. Para dewan yang duduk di Senayan yang seharusnya membuat kebijakan yang membela petani, lebih memilih untuk menunda-nunda pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan ketahanan pangan. APBN untuk kementerian pertanian hanya seper seratus dari total APBN yang notabene indonesia adalah negara agraris dan kelautan. Belum lagi ditambah berbagai penyelewengan dan penyunatan anggaran yang sudah bukan rahasia lagi hari ini. Baik oleh partai yang berkuasa maupun para pelaku dan rekanan.

Tanah yang dulu produktif sebagai lahan pertanian sekarang semakin berkurang lantaran alih fungsi lahan untuk industri dan pemukiman. Akibatnya banyak alasan dimunculkan untuk merusak fungsi hutan, padahal hanya untuk dicuri dan dikeruk kekayaannya. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, masyarakat pun semakin tidak ingin bertani dan memilih menjual tanah pertaniannya demi mengejar profesi lain yang lebih baik. Dan semuanya menjadi semakin kacau. Beginilah ketika kekuatan politik dan kapitalisme menikah dan bertaut mesra. Harmoni dalam merusak dan menghancurkan rakyat yang nenek moyang mereka telah berjuang demi sebuah kemerdekaan.

Dan yang paling berkesan dari sekian kekacuan ini adalah rasa jatuh cinta. Jatuh cinta kepada siapa? Kepada kekuatan asing. Yah, kita lebih suka (lebih tepatnya cinta) impor sekarang. Beras impor, gula impor, kedelai impor bahkan minuman pun akhirnya impor juga. Bukan main prestisnya ketika kita bisa membeli kedelai impor untuk membuat tahu-tempe. Alasannya karena murah, tidak salah jika ini menurut logika bisnis, tetapi salah besar jika ini menjadi logika semua pengusaha tempe di Indonesia, dan semakin dosa besar jika kita semua membiarkan pengusaha tempe terpaksa berkata demikian. Bahkan makin miris adalah trend anak muda sekarang yang hobi ke kafe dan makan-makanan yang serba asing. Tanpa peduli lagi dengan para kaum pribumi yang membuat warung sejak dahulu yang lebih berhak untuk dibayar sebagai kesetiaan mereka menyediakan makanan untuk negeri ini. Asing menjadi favorit sebagaian besar orang Indonesia hari ini? Lupa, terlupa atau memang sudah hilang ingatan. Tidak tahu lah.

Kedaulatan Pangan: Harga Mati

Kata bung Karno, jika suatu negara tidak dapat menegakkan kedaulatan pangannya, maka itu akan berbahaya. Logikanya mudah, setiap bangsa sekarang bersaing untuk menjadi makmur. Tidak jarang mereka berusaha menghancurkan bangsa yang lain, karena sekarang kapitalisme sedang berkuasa. Dan jika bangsa kita masih suka impor dalam makanan, tidakkah kita khawatir bahwa mereka yang berpura-pura baik menjadi penyedia makanan bagi kita tidak melakukan trik untuk merusak bangsa ini agar tunduk menjadi anak buah mereka?

Impor kedelai transgenik, bukankah itu tidak baik untuk dikonsumsi. Bahkan tidak jarang sering muncul isu tentang adanya penyusupan materi genetika pada bahan-bahan makanan yang ditujukan untuk menghancurkan sistem kemanusiaan orang yang mengkonsumsinya, entah membuat mereka bodoh, meningkatkan kecenderungan tabiatnya dan sebagainya. Terlepas benar atau tidak isu itu, tapi tetap berbahaya jika Indonesia masih menjadi penyuka impor dan segala yang berbau asing. Tidak pejabatnya, tidak masyarakatnya kalo hari ini masih hobi yang serba luar negeri, apa lagi untuk gaya-gayaan, wah kaum kapitalis pasti udah senyum-senyum dan siap untuk menyedot kekayaan kita sepuasnya. Mulai dari SDA yang murah bahkan gratis, atau tenaga-tenaga ahli yang mudah disuap lantaran kebanyakan pejabatnya juga mata duitan.

Kedaulatan pangan, itu harga mati untuk Indonesia. Kita masih punya waktu untuk berusaha. Kita bisa mandiri, kita bisa berswasembada untuk pangan dan segala hal yang berkaitan dengan SDA kita asal ada keberanian bersama dan tidak saling mengkhianati satu sama lain. Dan tidak memperkaya diri sendiri.

Bersinergi untuk Membangun Indonesia

Sekarang apa yang masih bisa dilakukan? Sedikit share dari pernyataan para tokoh tadi malam. Pak SBY, tegaslah untuk membuat keputusan dan menginstruksikan kedaulatan pangan. Kalau dalam bahasa bodohku, kerahkan aja angkatan bersenjatanya untuk mengawal inspresnya dari pada mereka nganggur di barak masing-masing. Kementerian pertanian terus bekerja keras dan bersinergi dengan kementerian lainnya. Para peneliti diberi kesempatan untuk menyosialisasikan hasil riset mereka dan dipacu terus untuk mengembangkan riset mereka. Perguruan tinggi mengadakan program yang sinergi untuk memberdayakan masyarakat lewat kurikulum yang integral.

Bela petani, bela para pengusaha lokal yang mengolah produk pertanian. Fasilitasi dan besarkan mereka. Para anggota dewan, ayo buat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat petani dan semua sistem yang terkait dengannya. Hidupkan pasar domestik dan lakukan efisiensi produksi dalam industri-industri pangan primer seperti di pabrik-pabrik gula. Dan semuanya tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Yang ada kita bergerak bersama untuk membuktikan cinta bagi Indonesia, bahu membahu membangun kedaulatan pangan untuk bangsa ini. Semoga bisa.