Tadi baru saja menyaksikan diskusi para tokoh nasional dari berbagai kalangan yang ditayangkan live oleh Metro TV. Tampak juga teman-teman dari IPB turut hadir menjadi saksi atas pembicaraan yang krusial itu. Intinya para tokoh tersebut berdiskusi tentang “Menggugat Kedaulatan Pangan”. Meski tidak dapat menyimak semuanya, tetapi setidaknya ada beberapa hal yang bisa kuungkapkan dengan banyak tambahan dari keanehan pemikiranku.

Pangan : Kebutuhan Primer

Bukan hal yang perlu diperdebatkan lagi jika disebutkan masalah pangan sebagai kebutuhan primer. Sejak SD para siswa juga sudah tahu kalo tanpa makanan manusia tidak dapat hidup. Meningkat sedikit waktu SMP, tanpa makanan yang cukup manusia akan mengalami kekurangan gizi. Meningkat lagi waktu SMA, tanpa makanan yang layak manusia akan bermasalah di banyak hal. Namun ketika kuliah, tanpa makanan, semua bisa diatur, mau tetap makan atau dibuat tidak perlu makan layak bangsa Indonesia ini, tergantung dosennya yang mengajar. Apalagi setelah menjadi pejabat, entahlah yang penting diri sendiri makan kenyang meskipun dipinggir jalan banyak orang yang mengais makanan di tempat sampah.

Cukup pedas pengantar di atas, namun itulah kenyataan hari ini. Berbagai keruwetan di ranah politik dan birokrasi pemerintahan membuat bangsa ini sulit untuk makan dengan tenang dan kenyang. Bagaimana tidak, petani makin ditindas karena harga beras mereka dibeli dengan harga yang tidak mengganti kerja keras mereka. Sebenarnya mahal lho harga yang ditawarkan pemerintah, namun bukankah biaya mereka juga tinggi. Alibi pemerintah adalah menyesuaikan harga pasar dunia. Wah, kapitalisme nih.

Salah siapa? Petani, mereka adalah orang yang sebenarnya paling setia mengolah bumi Indonesia. Mengapa tidak didekati dan ditransformasikan untuk menjadi komunitas pengguna teknologi pertanian. Bukankah lembaga-lembaga riset nasional kita sudah menghasilkan bibit-bibit yang unggul hasil karya anak bangsa sendiri? Bukankah tanah kita suburnya tiada tara? Bukankah banyak mahasiswa yang bisa diarahkan untuk proyek sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai pembelajaran mereka yang riil untuk bekerja secara tim dan bersinergi dengan masyarakat?  Bukankah tanah kita masih luas?

Ketika Politik dan Kapitalisme Berkata Tidak

Lagi-lagi semua itu patah ketika logika politik dan ambisi mengeruk kekayaan berkata. Para dewan yang duduk di Senayan yang seharusnya membuat kebijakan yang membela petani, lebih memilih untuk menunda-nunda pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan ketahanan pangan. APBN untuk kementerian pertanian hanya seper seratus dari total APBN yang notabene indonesia adalah negara agraris dan kelautan. Belum lagi ditambah berbagai penyelewengan dan penyunatan anggaran yang sudah bukan rahasia lagi hari ini. Baik oleh partai yang berkuasa maupun para pelaku dan rekanan.

Tanah yang dulu produktif sebagai lahan pertanian sekarang semakin berkurang lantaran alih fungsi lahan untuk industri dan pemukiman. Akibatnya banyak alasan dimunculkan untuk merusak fungsi hutan, padahal hanya untuk dicuri dan dikeruk kekayaannya. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, masyarakat pun semakin tidak ingin bertani dan memilih menjual tanah pertaniannya demi mengejar profesi lain yang lebih baik. Dan semuanya menjadi semakin kacau. Beginilah ketika kekuatan politik dan kapitalisme menikah dan bertaut mesra. Harmoni dalam merusak dan menghancurkan rakyat yang nenek moyang mereka telah berjuang demi sebuah kemerdekaan.

Dan yang paling berkesan dari sekian kekacuan ini adalah rasa jatuh cinta. Jatuh cinta kepada siapa? Kepada kekuatan asing. Yah, kita lebih suka (lebih tepatnya cinta) impor sekarang. Beras impor, gula impor, kedelai impor bahkan minuman pun akhirnya impor juga. Bukan main prestisnya ketika kita bisa membeli kedelai impor untuk membuat tahu-tempe. Alasannya karena murah, tidak salah jika ini menurut logika bisnis, tetapi salah besar jika ini menjadi logika semua pengusaha tempe di Indonesia, dan semakin dosa besar jika kita semua membiarkan pengusaha tempe terpaksa berkata demikian. Bahkan makin miris adalah trend anak muda sekarang yang hobi ke kafe dan makan-makanan yang serba asing. Tanpa peduli lagi dengan para kaum pribumi yang membuat warung sejak dahulu yang lebih berhak untuk dibayar sebagai kesetiaan mereka menyediakan makanan untuk negeri ini. Asing menjadi favorit sebagaian besar orang Indonesia hari ini? Lupa, terlupa atau memang sudah hilang ingatan. Tidak tahu lah.

Kedaulatan Pangan: Harga Mati

Kata bung Karno, jika suatu negara tidak dapat menegakkan kedaulatan pangannya, maka itu akan berbahaya. Logikanya mudah, setiap bangsa sekarang bersaing untuk menjadi makmur. Tidak jarang mereka berusaha menghancurkan bangsa yang lain, karena sekarang kapitalisme sedang berkuasa. Dan jika bangsa kita masih suka impor dalam makanan, tidakkah kita khawatir bahwa mereka yang berpura-pura baik menjadi penyedia makanan bagi kita tidak melakukan trik untuk merusak bangsa ini agar tunduk menjadi anak buah mereka?

Impor kedelai transgenik, bukankah itu tidak baik untuk dikonsumsi. Bahkan tidak jarang sering muncul isu tentang adanya penyusupan materi genetika pada bahan-bahan makanan yang ditujukan untuk menghancurkan sistem kemanusiaan orang yang mengkonsumsinya, entah membuat mereka bodoh, meningkatkan kecenderungan tabiatnya dan sebagainya. Terlepas benar atau tidak isu itu, tapi tetap berbahaya jika Indonesia masih menjadi penyuka impor dan segala yang berbau asing. Tidak pejabatnya, tidak masyarakatnya kalo hari ini masih hobi yang serba luar negeri, apa lagi untuk gaya-gayaan, wah kaum kapitalis pasti udah senyum-senyum dan siap untuk menyedot kekayaan kita sepuasnya. Mulai dari SDA yang murah bahkan gratis, atau tenaga-tenaga ahli yang mudah disuap lantaran kebanyakan pejabatnya juga mata duitan.

Kedaulatan pangan, itu harga mati untuk Indonesia. Kita masih punya waktu untuk berusaha. Kita bisa mandiri, kita bisa berswasembada untuk pangan dan segala hal yang berkaitan dengan SDA kita asal ada keberanian bersama dan tidak saling mengkhianati satu sama lain. Dan tidak memperkaya diri sendiri.

Bersinergi untuk Membangun Indonesia

Sekarang apa yang masih bisa dilakukan? Sedikit share dari pernyataan para tokoh tadi malam. Pak SBY, tegaslah untuk membuat keputusan dan menginstruksikan kedaulatan pangan. Kalau dalam bahasa bodohku, kerahkan aja angkatan bersenjatanya untuk mengawal inspresnya dari pada mereka nganggur di barak masing-masing. Kementerian pertanian terus bekerja keras dan bersinergi dengan kementerian lainnya. Para peneliti diberi kesempatan untuk menyosialisasikan hasil riset mereka dan dipacu terus untuk mengembangkan riset mereka. Perguruan tinggi mengadakan program yang sinergi untuk memberdayakan masyarakat lewat kurikulum yang integral.

Bela petani, bela para pengusaha lokal yang mengolah produk pertanian. Fasilitasi dan besarkan mereka. Para anggota dewan, ayo buat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat petani dan semua sistem yang terkait dengannya. Hidupkan pasar domestik dan lakukan efisiensi produksi dalam industri-industri pangan primer seperti di pabrik-pabrik gula. Dan semuanya tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain. Yang ada kita bergerak bersama untuk membuktikan cinta bagi Indonesia, bahu membahu membangun kedaulatan pangan untuk bangsa ini. Semoga bisa.

4 Comments

  1. nurwindacitra

    keren bung tulisannya,… memang benar rakyat lah (baca: petani) yang dirugikan akibat ketidakberpihakan kebijakan pemerintah. tetapi tanpa disadari masyarakat juga membuat permintaan impor itu. logikanya adalah tidak ada penawaran jika tidak ada permintaan. maka alangkah baiknya selain pemerintah yang melakukan perbaikan melalui kebijakan, masyarakat juga mendukung dengan mengkonsumsi produk lokal. kampanye nih, tidak makan mi gandum tapi mi jagung, kurangi makan gorengan, beli sayur dan buah lokal meski lebih mahal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.