Hari ini mahasiswa banyak yang turun ke jalan untuk menolak kenaikan BBM di saat para anggota dewan sedang bersidang memutuskan apakah BBM akan naik atau tidak. Sekilas biasa saja! Yah, bukankah momentum-momentum ini hanya berulang. Dari dulu hingga sekarang. Sama dan serupa.

Aku tidak akan berkomentar tentang apa yang telah diperjuangkan rekan-rekan aktivis di sana. Karena kita semua punya pilihan untuk bersuara selagi masih menjadi mahasiswa. Yang memiliki argumentasi masing-masing untuk menentukan sikapnya atas keputusan pemerintah ini. Semua punya perjuangan dan punya semangatnya masing-masing.

Aku hanya ingin berbicara tentang energi dan subsidi. Kita buka lembaran UUD 1945 yang menjadi landasan konstitusi negara kita, kita buka pasal 33 dan pasal 34

BAB XIV

PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL               

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dandipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsipkeadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan ticlak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dengan mudah dan gamblang, realita saat ini negara belum berhasil melaksanakan amanat yang tertera di pasal 33 ayat 1 – 4 dengan baik. Kita harus mengakuinya dengan lapang dada, termasuk elus dada sendiri sebagai mahasiswa yang hari ini masih belum bisa membangun kemandirian ekonomi ketika kuliah. Maafkan saya pemerintah dan bapak Presiden belum bisa membantu untuk hidup mandiri secara baik.

Ayat 1 dijawab dengan ekonomi kita yang yang semakin mengarah ke ekonomi pasar akibat regulasi pemerintah yang terlalu longgar dan akhirnya kini kebanjiran produk asing yang semakin membunuh usaha lokal karena masih rendahnya perlindungan pada pengusaha lokal. Ayat 2 dijawab dengan kenyataan bahwa beberapa sektor kita seperti telekomunikasi, teknologi, dan pertanian justru menggantungkan pada asing baik dalam wujud perusahaan atau ekspor. Ayat 3 dijawab dengan berbagai kontrak kerja dengan perusahaan asing yang merugikan Indonesia. Silahkan dicari sendiri di google, kita kebagian tambang mana yang dikelola BUMN sendiri? Trus selebihnya dikelola siapa. Ayat 4 juga masih sama, jawabannya belum terealisasi.

Sedangkan pasal 34 ayat 1-3 juga masih sama. Beruntung saat ini ada lembaga-lembaga nirlaba seperti lembaga zakat professional dan LSM yang masih peduli, meskipun ada juga LSM yang menjadikan kemiskinan sebagai komoditas untuk menumpuk kekayaan para pengelolanya. Ayat 1 alhamdulillah, lembaga-lembaga nirlaba telah berjuang membantu pemerintah menggantikan peran ini. Ayat 2 alhamdulillah pemerintah telah membentuk kembali departemen sosial setelah zaman Gus Dur justru dihapuskan. Semoga ke depan departemen itu terus memperbaiki kinerjanya. Ayat 3 alhamdulillah pemprov DKI sudah mulai merintis model KJS yang katanya lebih simpel dari pada jamkesmas. Jika memang ujicoba itu berhasil tak ada salahnya kementerian kesehatan memberlakukannya ke seluruh Indonesia.

bersambung ……

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.