Maka akan sangat lucu ketika para petinggi Demokrat membuat pernyataan kepada PKS untuk menarik menteri-menterinya ketika tidak sependapat dengan partai-partai koalisi. Lho, bukannya urusan pecat memecat menteri itu hak prerogatif presiden, dan PKS sendiri telah membuat pernyataan bahwa menteri-menteri mereka sudah dilepas jabatan strukturalnya dan dihibahkan untuk negara. Kan jadi aneh dan lucu kalau media membuat berita seperti itu. Ini wartawannya bodoh atau memang sengaja membuat berita yang sama sekali tidak mendidik seperti itu. Bahkan anak sekolah mungkin juga jadi tambah bingung setelah mempelajari sistem kabinet presidensial di sekolahnya.

Termasuk berita tentang Demokrat yang menuntut agar PKS mundur dari koalisi, sementara PKS memilih menunggu keputusan setgab, tapi setahu saya tidak ada berita satupun yang mengungkap code of conduct dari koalisi tersebut ke publik sehingga masyarakat bisa menilai apakah tindakan PKS terhadap koalisi saat ini benar atau salah. Berita yang berkutat masalah-masalah seperti ini lebih berfungsi mengaduk-aduk rakyat yang memang mengambang pemahamannya karena juga tidak terlalu mengerti masalah tata negara, tapi sangat suka baca berita. Berita-berita semacam ini jelas bukan berita yang memberi informasi edukatif kepada masyarkat. Jika dinalar dengan cara yang paling goblok berita-berita ini jelas kurang kerjaan. Apa tidak ada berita yang lain sih? Ada, tapi yang uangnya banyak yang beginian dong. Nah itu.

Tulisan ini tidak bermaksud membela PKS sebagai partai yang suci dan tidak pernah salah. Tulisan ini hanya ingin menunjukkan bahwa media saat ini tidak lagi bisa diharapkan untuk mendidik masyarakat agar mengerti dan merekonstruksi pemahaman mereka tentang dinamika politik yang baik.

Maka tidak heran jika mereka yang telah benci politik semakin garang memaki dan mencela para politisi. Yang berkubu di satu pihak semakin membabi buta membela golongannya dan menjatuhkan yang lain. Yang apatis, boro-boro baca beritanya, lihat judulnya sudah mual dan memilih alternatif kegiatan lainnya yang terkadang juga kontraproduktif. Tetapi aku yakin, masih banyak yang memilih tidak larut dalam semua itu, yang ini memilih untuk tetap seimbang dan tenang mengambil sikap yang paling baik.

Kesimpulannya, meskipun kita bukan ahli tatanegara, kita perlu membuka lembaran-lembaran pelajaran pendidikan kewarganegaraan kita, baca UUD 1945, update undang pemerintahan, termasuk silaturahim ke pakar hukum tata negara dan ahli politik agar setidaknya mendapat suntikan pemahaman yang lebih mapan dan tidak jadi gebyah uyah dalam berpikir gara-gara media yang memang sedang aji mumpung untuk mencari untung.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.