Keberhasilan Vladimir Putin mengatasi pemberontakan Kaukasus bisa dijadikan referensi untuk pemerintah RI dalam mengatasi OPM. Rusia sudah menerapkan cara-cara militer selama puluhan tahun untuk melawan para mujahidin Kaukasus. Hasilnya nihil, pasukan Rusia tidak pernah berhasil menaklukkan mereka. Hingga akhirnya Putin menggelar referendum dengan syarat. Jika penduduk Kaukasus menang, maka pemerintah Rusia akan membayar ganti rugi, […]
Tentang Papua
Untuk menjawab persoalan Papua, apakah sebaiknya dipertahankan atau dibiarkan merdeka, sebaiknya kita mempelajari bagaimana dahulu Papua disatukan dengan NKRI melalui komando trikora. Bagaimana pula proses-proses pendirian NKRI dalam rapat-rapat BPUPKI yang penuh perdebatan ketika menyoal Papua. Bagaimana pula ceritanya tanah-tanah Nusantara ini yang awalnya dimiliki para raja dan masyarakat adat, walau dikontrol oleh pemerintah Hindia […]
Negara di Mata Juragan Besar
Bagi para pebisnis raksasa, sistem negara itu sangat menolong mereka untuk terus berekspansi. Mereka tinggal datang ke Jakarta, dapat pengesahan untuk menggundulkan sekian ribu hektar hutan atau menggusur lahan penduduk untuk dikelola jadi lahan bisnis. Beda jika Nusantara ini berbentuk perserikatan desa-desa atau negara kecil yang masing-masing memiliki hak penuh untuk mengelola dan melindungi wilayahnya […]
Negara Kerajaan Republik Indonesia
Apa persamaan Indonesia dengan Malaysia? Sama-sama negara kerajaan. Kerajaan? Iya. Kok bisa? Lho itu coba lihat, orang-orang mendukung jagoannya seperti rakyat mengelu-elukan rajanya. Masak iya fenomena seperti itu disebut demokrasi? Bedanya, di Malaysia kerajaan diresmikan dan dipilih Yang Dipertuan Agong secara periodik. Di Indonesia, kerajaan dikamuflasekan dalam wujud partai politik, ada kerajaan Kuning, kerajaan Merah, […]
Ketika Kita Sekadar Menjalankan Demokrasi Dengkul
Sepakat berdemokrasi itu, siap dapat wacana aneh-aneh dan harus bisa merespon dengan elegan. Kalau siapnya kepruk-keprukan ya bikin negara gengster saja lah. Tafsir demokrasi Barat yang dijalankan di negeri ini mau tidak mau menggiring para elit untuk bertanding menang kalah. Melanggar sila keempat Pancasila? Menurut saya jelas. Karena demokrasi berbasis elektoral itu sangat bertentangan dengan […]
Yang Serba Internasional
Selain HTI, sebenarnya banyak organisasi trans-nasional yang berada di Indonesia, salah satunya PSSI. Meskipun namanya pakai kata Indonesia, PSSI itu tunduknya sama FIFA. Hanya saja PSSI tidak dikasuskan seperti HTI, sebab tidak mengganggu stabilitas politik, karena bukan organisasi massa. Selain organisasi, banyak korporasi multinasional yang bercokol di Indonesia. Kalau yang ini jelas diberi karpet merah […]
Solusi Demokrasi ala Dengkulku
Wis to, nggak usah pemilu. Pak Kiai Ma’ruf dan Pak Prabowo jadi kepala negara dan wakilnya. Pak Jokowi dan Pak Sandi jadi kepala pemerintahan dan wakilnya. Kalau pun harus ada peran oposisi, itu biar rakyat saja. Semua parpol mending jadi satu saling membantu. Ekonom-ekonomnya kubu Prabowo bagus, dipakai dong. Bahkan di PDIP juga ada Pak […]
Seandainya Beneran Ada Negara
Kalau sistem kenegaraan kita jelas, negara kan harusnya yang punya roadmap jangka panjang. Tidak bisa diklaim oleh politisi mana pun sebagai keberhasilannya. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dll semestinya sudah merupakan kewajiban setiap zaman mesin penyelenggara negara (birokrat). Keberadaan politisi itu hanya mempercepat dan meningkatkan pelayanan (kalau bisa). Minimal tidak ngruwet-ngruweti dan menyabotase. Jadi, dengan roadmap […]
Paradoks Negara Republik
Negara republik yang sehat itu ditandai dengan banyaknya badan-badan otonom yang bekerja secara otomatis berdasarkan undang-undang. Nggak main instruksi-instruksian lagi. Sebab apa perintah undang-undang, ya itu dijalankan. Ada sebab, maka ada respon. Efisien. Legislatif dan eksekutif menjalankan perannya secara efisien. Legislatif aktif membangun kemitraan dengan eksekutif dalam perumusan undang-undang yang berpihak pada aspirasi rakyat dan […]
Menjajah Bangsa Sendiri
Saya mulai bisa memahami alasan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kerajaan Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Selain Belanda ogah membayar ganti rugi perang (sebab jika mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia, berarti agresi-agresi militer Belanda adalah bentuk penyerangan kepada negara lain yang berdaulat, sehingga dengan mengakui […]
