Saya mulai bisa memahami alasan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kerajaan Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949.

Selain Belanda ogah membayar ganti rugi perang (sebab jika mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia, berarti agresi-agresi militer Belanda adalah bentuk penyerangan kepada negara lain yang berdaulat, sehingga dengan mengakui Indonesia sejak 27 Desember 1949, agresi-agresi milter Belanda adalah tindakan internal tentara Belanda kepada wilayahnya sendiri), hubungan Belanda dengan bangsa Indonesia sebenarnya hubungan bisnis biasa yang diwarnai penindasan akibat mental korup para elit penguasa lokal kita.

Banyak dokumen yang menyatakan bahwa hubungan Belanda dengan penguasa lokal adalah hubungan internasional. GJ Resink membuat tulisan tentang hubungan Belanda dengan elit-elit kekuasaan di Nusantara berdasarkan teks-teks perjanjian hukum yang disepakati kedua belah pihak. Di sana terlihat bahwa perjanjiannya bersifat hubungan internasional biasa. Penjajahan baru terjadi dan dirasakan oleh rakyat, karena ada pemufakatan jahat dari para penguasa lokal yang meminta dukungan pemerintah Hindia Belanda, karena ingin mempertahankan kekuasaannya sambil ongkang-ongkang, sehingga mereka meminta perlindungan kepada Belanda agar tidak dilengserkan oleh rakyatnya sendiri.

Itulah mengapa Perang Diponegoro, sebenarnya bukan perang antara Belanda dengan bangsa Indonesia. Melainkan perang antara kubu Pangeran Diponegoro bersama barisan ulama dan rakyat melawan elite-elite Kraton Ngayogyakarta yang korup. Agar tidak kalah, elite-elite Kraton Ngayogyakarta meminta bantuan kepada Belanda dengan imbal balik yang jelas merugikan rakyat. Kejadian ini hanya pengulangan dari leluhurnya sebelumnya, ketika raja-raja sepeninggal Sultan Agung lebih suka berkomplot dengan VOC untuk menundukkan rakyatnya sendiri. Demikian pula para penguasa di tempat lain. Semakin hari, mereka memilih mengamankan kedudukannya dan menindas rakyatnya sendiri.

Kasus yang cukup mencengangkan adalah ketika Daendels melakukan pembangunan jalan 1000 km (Pembangunannya sendiri juga meragukan, sebab proyek jalan 1000 km dalam waktu 5 tahun dengan alat yang belum secanggih sekarang, jelas hal yang mencengangkan, kecuali apa yang dilakukan adalah sekedar membersihkan alang-alang atas jalan yang sudah pernah ada di masa lalu), sebenarnya proyek itu normal dengan perjanjian membayar upah pekerjanya. Cuma pembayaran gajinya dari pemerintah Belanda melalui penguasa lokal yang ditugaskan merekrut pekerja, sehingga entah gajinya sampai ke para pekerja atau tidak itu tanggung jawab pemerintah lokal yang tak lain adalah para bupati dan demang. Jika narasi yang berkembang menjadi kerja paksa. Berarti memang terjadi korupsi besar-besaran dalam proyek pembangunan itu.

Sekarang mari kita bandingkan dengan saat ini. Mana yang lebih berbahaya? Perilaku korup kita maupun elit-elit kita atau serbuan ideologi, budaya, maupun modal asing ke negeri ini?

Surakarta, 27 Oktober 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.