Untuk menjawab persoalan Papua, apakah sebaiknya dipertahankan atau dibiarkan merdeka, sebaiknya kita mempelajari bagaimana dahulu Papua disatukan dengan NKRI melalui komando trikora. Bagaimana pula proses-proses pendirian NKRI dalam rapat-rapat BPUPKI yang penuh perdebatan ketika menyoal Papua.

Bagaimana pula ceritanya tanah-tanah Nusantara ini yang awalnya dimiliki para raja dan masyarakat adat, walau dikontrol oleh pemerintah Hindia Belanda, tiba-tiba diklaim menjadi tanah NKRI. Bagaimana proses-proses hukum pengambilalihan tanah bersama berdirinya NKRI itu. Apakah para raja dan tokoh-tokoh adat benar-benar menyerahkan tanahnya kepada NKRI, atau meminjamkannya, atau malah NKRI justru merampok kepemilikan tanah para raja itu.

Lalu lihatlah bagaimana pemerintah NKRI hari ini memperlakukan tanah-tanah itu, termasuk tanah Papua. Apakah masuk akal, jika pemerintah membolehkan para pengusaha menambang emas dan batu bara dari tanah-tanah yang hutannya telah dijaga turun-temurun masyarakat adat? Apakah dibenarkan, pemerintah melalui aparat keamanan negara mengusir orang-orang yang mempertahankan tanah warisan leluhurnya itu dari pengerukan yang rakus para taipan? Apakah dibenarkan, pengadilan justru menyalahkan masyarakat yang dengan rasa penuh bakti kepada leluhurnya berusaha mempertahankan tanah-tanah yang digarapnya itu?

Memang mudah kalau kita bicara aspek hukum. Pengusaha sudah mendapat izin dari pemerintah. Kalau rakyat melawan berarti melanggar hukum. Tapi kita seharusnya bertanya, apakah hukum yang dijalankan dengan cara seperti ini memberikan keadilan kepada masyarakat? Jika kita mulai bisa merasakan pentingnya keadilan bagi kehidupan kita bersama, maka kita insya Allah akan bisa memberi jawaban sebaiknya masyarakat Papua tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia atau diberikan kemerdekaan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Surakarta, 5 Desember 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.