Negara di Mata Juragan Besar
Bagi para pebisnis raksasa, sistem negara itu sangat menolong mereka untuk terus berekspansi.
Mereka tinggal datang ke Jakarta, dapat pengesahan untuk menggundulkan sekian ribu hektar hutan atau menggusur lahan penduduk untuk dikelola jadi lahan bisnis.
Beda jika Nusantara ini berbentuk perserikatan desa-desa atau negara kecil yang masing-masing memiliki hak penuh untuk mengelola dan melindungi wilayahnya masing-masing.
Para pengusaha ini harus menyewa pembunuh bayaran. Mahal. Belum kalau pemimpin perlawanannya seperti Pangeran Diponegoro atau I Ketut Jelantik atau Jenderal Sudirman. Belum buka lahan sudah nggelontorin uang banyak.
Kalau model negara semacam ini kan enak. Rakyat setempat yang menentang dan menghadang mobil-mobil proyek perusahaan, akan berurusan dengan tentara dan polisi. Alasannya, para pengusaha ini dibenarkan secara hukum oleh negara. Rakyat setempat kalau melawan justru akan ditangkap dan dipenjara.
Dari sisi kemanfaatan ekonomis semacam ini, saya kira pendirian negara-negara bangsa pasca Perang Dunia II lebih banyak diisi manipulasi dan aneka ilusi. Para elit diberi ilusi tentang sebuah imperium besar yang memakmurkan rakyatnya sendiri. Tentu saja bayangan itu sangat indah. Kenyataannya, tidak pernah benar-benar ada.
Tapi jika kita mau bertanya pada rakyat bawah, mereka sudah merasakan penderitaan akibat adanya kekuasaan-kekuasaan super itu dari masa ke masa. Bayangkan kalau kehidupan ini tidak ada kerajaan-kerajaan super besar. Rakyat hidup dalam desa-desa kecil mereka. Pasti lebih damai.
Kalau pun ada peperangan, ya paling peperangan antar desa. Yang lebih penting, kehidupan desa-desa semacam itu, jelas tidak akan melahirkan perusahaan-perusahaan senjata yang memproduksi jet tempur, rudal, bom atom, dll. Sekarang sedang bergiat mencari pembeli. Timur Tengah adalah pasar penyaluran senjata paling laris.
Apakah bangsa Indonesia juga akan menyusul melakukan kebodohan semacam itu?
Surakarta, 3 Desember 2018