Negara Kerajaan Republik Indonesia

Apa persamaan Indonesia dengan Malaysia? Sama-sama negara kerajaan. Kerajaan? Iya. Kok bisa? Lho itu coba lihat, orang-orang mendukung jagoannya seperti rakyat mengelu-elukan rajanya. Masak iya fenomena seperti itu disebut demokrasi? Bedanya, di Malaysia kerajaan diresmikan dan dipilih Yang Dipertuan Agong secara periodik. Di Indonesia, kerajaan dikamuflasekan dalam wujud partai politik, ada kerajaan Kuning, kerajaan Merah, […]

Ketika Kita Sekadar Menjalankan Demokrasi Dengkul

Sepakat berdemokrasi itu, siap dapat wacana aneh-aneh dan harus bisa merespon dengan elegan. Kalau siapnya kepruk-keprukan ya bikin negara gengster saja lah. Tafsir demokrasi Barat yang dijalankan di negeri ini mau tidak mau menggiring para elit untuk bertanding menang kalah. Melanggar sila keempat Pancasila? Menurut saya jelas. Karena demokrasi berbasis elektoral itu sangat bertentangan dengan […]

Yang Serba Internasional

Selain HTI, sebenarnya banyak organisasi trans-nasional yang berada di Indonesia, salah satunya PSSI. Meskipun namanya pakai kata Indonesia, PSSI itu tunduknya sama FIFA. Hanya saja PSSI tidak dikasuskan seperti HTI, sebab tidak mengganggu stabilitas politik, karena bukan organisasi massa. Selain organisasi, banyak korporasi multinasional yang bercokol di Indonesia. Kalau yang ini jelas diberi karpet merah […]

Solusi Demokrasi ala Dengkulku

Wis to, nggak usah pemilu. Pak Kiai Ma’ruf dan Pak Prabowo jadi kepala negara dan wakilnya. Pak Jokowi dan Pak Sandi jadi kepala pemerintahan dan wakilnya. Kalau pun harus ada peran oposisi, itu biar rakyat saja. Semua parpol mending jadi satu saling membantu. Ekonom-ekonomnya kubu Prabowo bagus, dipakai dong. Bahkan di PDIP juga ada Pak […]

Seandainya Beneran Ada Negara

Kalau sistem kenegaraan kita jelas, negara kan harusnya yang punya roadmap jangka panjang. Tidak bisa diklaim oleh politisi mana pun sebagai keberhasilannya. Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dll semestinya sudah merupakan kewajiban setiap zaman mesin penyelenggara negara (birokrat). Keberadaan politisi itu hanya mempercepat dan meningkatkan pelayanan (kalau bisa). Minimal tidak ngruwet-ngruweti dan menyabotase. Jadi, dengan roadmap […]

Paradoks Negara Republik

Negara republik yang sehat itu ditandai dengan banyaknya badan-badan otonom yang bekerja secara otomatis berdasarkan undang-undang. Nggak main instruksi-instruksian lagi. Sebab apa perintah undang-undang, ya itu dijalankan. Ada sebab, maka ada respon. Efisien. Legislatif dan eksekutif menjalankan perannya secara efisien. Legislatif aktif membangun kemitraan dengan eksekutif dalam perumusan undang-undang yang berpihak pada aspirasi rakyat dan […]

Menjajah Bangsa Sendiri

Saya mulai bisa memahami alasan Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kerajaan Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Selain Belanda ogah membayar ganti rugi perang (sebab jika mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia, berarti agresi-agresi militer Belanda adalah bentuk penyerangan kepada negara lain yang berdaulat, sehingga dengan mengakui […]

Jadi Warga Negara, Bukan Anggota Gengster

Sejak mengikuti postingan-postingan Bang Abdi Johan, saya banyak mendapat pencerahan, terutama kesadaran tentang hukum. Itulah mengapa kasus pembakaran bendera kemarin menjadi begitu sederhana di mata saya. Itu persoalan yang seharusnya sangat mudah diselesaikan dengan hukum yang sudah ada. Pengibar benderanya, oknum banser pembakar bendera, dan penyebar videonya ditangkap. Pengibar bendera diperiksa motif pengibaran benderanya. Oknum […]

Sistem Ambigu, Politisi Happy

Di negara-negara Eropa, meskipun para legislator itu dipilih dalam pemilu yang menggunakan sistem partai, kedudukan mereka setelah terpilih adalah merdeka dan tidak tunduk pada perintah (partai). Kedudukan mereka dilindungi konstitusi. Legislator itu mewakili rakyat dan menggunakan hati nuraninya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Konstitusi menjamin mereka, meskipun mereka dipecat dari partai karena tidak mengikuti kehendak partai. […]

Nggak Usah Ada Pemilu 2019

Usulan agar Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Sandiaga, dan Pak Ma’ruf Amin itu “pingsut” atau saling menyepakati pembagian kekuasaan misalnya sepasang jadi petinggi negara, yang sepasang lagi jadi petinggi pemerintahan dianggap lelucon, meskipun logis. Di mata kelas menengah dan kaum petualang politik yang sangat senang dengan kegaduhan, cara simpel membuat keputusan atas kekuasaan sangat dihindari. […]