Negara republik yang sehat itu ditandai dengan banyaknya badan-badan otonom yang bekerja secara otomatis berdasarkan undang-undang. Nggak main instruksi-instruksian lagi. Sebab apa perintah undang-undang, ya itu dijalankan. Ada sebab, maka ada respon. Efisien.

Legislatif dan eksekutif menjalankan perannya secara efisien. Legislatif aktif membangun kemitraan dengan eksekutif dalam perumusan undang-undang yang berpihak pada aspirasi rakyat dan perlindungan rakyat. Yudikatif lebih banyak melakukan penindakan preventif agar potensi penyimpangan dapat dipangkas sejak dini.

Kalau jadi negara republik tapi paradigmanya masih kerajaan ya kayak negara kita ini. Apa-apa selalu menggantungkan presiden. Kalau ada keberhasilan, rakyat yang pro presiden memuji presiden setinggi langit, yang benci presiden akan tetap nyinyir. Kalau ada masalah akibat kelalaian presiden, rakyat yang pro presiden akan tetap memuja-muji dan cari pembenaran, rakyat yang benci presiden makin gembira punya amunisi untuk mencaci maki.

Padahal ini negara republik. Ya kalau republik, keberhasilan itu ya keberhasilan negara, rakyat semua merasa ikut andil dalam keberhasilannya. Kalau ada masalah, ya ditanggung bersama, sebab semua itu juga masalah kita bersama. Bahwa konsekuensinya harus bongkar pasang sana sini ya itu mekanismenya. Tapi urusannya bukan soal personal, tapi soal tim. Ya memang agak utopis sih.

Siapa juga yang nyuruh dulu bikin negara republik. Kalau mentalitas kita masih feodal gini, mbok dulu bikin kerajaan atau kekhalifahan (versi kerajaan Utsmani) saja. Semua urusan serahkan pada raja. Rakyat tinggal nyembah-nyembah raja sak katoge.

Surakarta, 30 Oktober 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.