Pada dasarnya, pemilu itu hanya metode agar orang berkuasa tanpa harus bunuh-bunuhan. Asumsinya, orang-orang yang ikut pemilu itu orang-orang yang ingin berkuasa, tapi tetap dalam koridor untuk kepentingan umum. Jadi, betapa anehnya kalau rakyat sampai ada yang pethenthengan dalam pemilu ini seolah-olah memposisikan pilihannya seperti orang super baik, dan kompetitornya sebagai orang super jahat. Atau,…
Disiplin dan sadar peran itu tidak gampang. Menjadi rakyat itu, perannya ya memberi mandat dan mengawasi pelaksanaan mandat. Saat pemilu merahasiakan pilihannya. Jebul, hal itu tidak mudah. Betapa susahnya menahan diri untuk merahasiakan pilihan. Bukan timses, apalagi kandidat, tapi justru paling gaduh kampanye melebihi para timsesnya. Demikian pula menjadi menteri koordinator kemaritiman, tugasnya ya mengkoordinasikan…
Sebelum pemerintah Hindia Belanda membuat BUMN Pelayaran (yang kemudian dinasionalisasi Presiden Sukarno menjadi PELNI), untuk mengirim pasukan-pasukan yang menangani pemberontakan di berbagai wilayah mereka menggunakan jasa perusahaan-perusahaan kapal milik orang Arab dan China. Jadi, pada masa Hindia Belanda itu pun, setiap ada pemberontakan masyarakat, para pengusaha Arab dan China di bidang perkapalan sangat diuntungkan. Sudah…
Pemilu itu cuma cara berkompetisi meraih kekuasaan lho. Dari pada para caleg atau capres disuruh tarung sampai mati dan tinggal 1 yang hidup sebagai pemenang. Yang lebih utama adalah bagaimana mereka diawasi. Jika menjadi aleg, bagaimana rakyat memiliki kendali pada aleg yang mewakilinya. Jika menjadi presiden/gubernur/bupati/walikota bagaimana mereka diawasi, baik lewat lembaga perwakilan atau langsung…
Supremasi yang berjalan di negara kita kan bukan hukum, tapi kapital. Meskipun amanat konstitusinya bilang ini negara hukum, pada praktiknya tidak demikian. Coba deh lihat di semua aspek, yang berlaku adalah siapa yang bermodal ia yang berkuasa. Dari yang paling puncak dulu, para politisi yang berkuasa, siapa yang membackup? Rakyat? Bukan lah. Para pemodal. Rakyat…
Melihat antusiasme masyarakat yang tetap ikut jadi timses tanpa dibayar, bahkan rela bertengkar habis-habisan di dunia maya (terkadang satu dua kasus sampai bunuh-bunuhan di dunia nyata) bisa kita tangkap sisi positifnya bahwa masyarakat kita itu punya gairah untuk berpartisipasi. Walau secara pahit harus diakui itu juga bentuk lain dari cara berpartisipasi yang ngawur dan pekok….
Di zaman Umar, kasus pecat memecat gubernur sudah biasa terjadi. Apalagi di era Utsman dan Ali. Kasus pemecatannya bermacam-macam. Ada karena indikasi korupsi, ada pula karena ketidakcocokan rakyat kepada sang gubernur, sekalipun sang gubernur tidak memiliki catatan hitam terkait jalannya pemerintahan. Khalifah tidak perlu bikin KPK, cukup rakyat lapor ke Madinah. Lalu persidangan digelar, rakyat…
Peristiwa nekadnya wartawan tetap memfoto/merekam/memberitakan pejabat yang sedang shalat itu salah satu bentuk ereksi dalam bekerja. Aktivitas personal kok tetap diurusi. Bupati, Gubernur, hingga Presiden itu kalau masuk masjid dan mau shalat ia menjadi manusia. Sebab tidak ada tupoksi pejabat kok ibadah. Yang ibadah di masjid itu manusianya dalam perannya sebagai Abdullah. Begitu pula saat…
Ketidakjelasan hubungan rakyat dengan wakil rakyat secara definitif (diuraikan secara pasti berdasarkan konstitusi) itulah yang membuat pemilu itu seperti memberi cek kosong untuk digunakan sepuasnya para politisi. Setiap lima tahun, rakyat disuruh memberi pengesahan kepada para politisi untuk mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat tanpa perjanjian yang fair antara rakyat dengan wakil rakyat. Sebab memang tidak…
Tingkah cebong dan kampret yang tetap nekad nongol kampanye di akun Nurhadi – Aldo (Dildo) itu mesakke tenan. Si Cebong/ Kampret biasanya langsung diusir oleh admin Dildo (“maaf ini bukan tempat kampanye”), sekaligus dihabisi para netizen. Betapa tegangnya para cebong dan kampret “hard-core” ini. Sudah masuk ke kandang humor tingkat dewa di akun Dildo masih…