Melihat antusiasme masyarakat yang tetap ikut jadi timses tanpa dibayar, bahkan rela bertengkar habis-habisan di dunia maya (terkadang satu dua kasus sampai bunuh-bunuhan di dunia nyata) bisa kita tangkap sisi positifnya bahwa masyarakat kita itu punya gairah untuk berpartisipasi. Walau secara pahit harus diakui itu juga bentuk lain dari cara berpartisipasi yang ngawur dan pekok.

Tapi, saya punya cerita tentang bagaimana publik turut menjadi subyek dan berpartisipasi secara politik dalam penyelenggaraan negara. Mungkin tidak benar-benar persis seperti cerita saya, tapi setidaknya ini gambaran penyelenggaraan layanan publik di salah satu negara. Silahkan tanya ke para orang hebat yang pada kuliah di luar negeri itu, yang berangkat dengan beasiswa dan membawa visi besar negara di masa depan. Tanyakan pada mereka, barangkali salah satu dari mereka berada di negara yang menerapkan sistem yang saya gambarkan ini.

Pada dasarnya terselenggaranya pelayanan publik oleh negara di bawah kendali pemerintah tidak lepas dari yang namanya kontrol. Sebab, politisi yang menjalankan pemerintahan itu umumnya ya hanya akan melakukan apa yang menguntungkan diri mereka sendiri dan kelompok/partainya. Jadi adalah naif jika kita percaya omongan politisi yang bilang ini demi rakyat, demi anu, demikian …. pret taek lah. Itu kalau pun beneran ada, 1 dari 1000 politisi lah. Jadi, tidak masalah politisi itu kayak gitu. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana mereka harus dikontrol dengan ketat agar mereka tidak bisa berbuat semau mereka sendiri.

Di Indonesia, banyak terjadi ketidaknyamanan dalam layanan publik, terutama jika itu dijalankan oleh lembaga-lembaga yang berada di bawah kendali pemerintah. Mengapa? Sebab tidak ada fungsi kontrol yang kuat. Lho rakyat sudah protes dan bahkan sudah sampai diberitakan di media? Iya itu salah satu bentuk kontrol, tetapi kontrol-kontrol semacam itu cuma mirip orang demo yang pengin difoto-foto lalu jadi berita. Bagi politisi-politisi rai gedheg, kontrol publik semacam itu tidak terlalu berdampak bagi mereka. Wong mereka tidak punya malu, bagaimana mau mundur jika cuma diprotes. Apalagi di Indonesia, berdasarkan UUD 1945 yang diamandemen, kekuasaan eksekutifnya bisa dibilang nyaris tanpa batas lagi sejak MPR diplorotkan kedudukannya dari yang semula merupakan lembaga tertinggi negara.

Nah, maka dari itu sistem kontrol harus diwujudkan secara nyata dalam badan-badan penyelenggaraan publik. Pertama-tama, tentu saja harus ada regulasi/undang-undang yang sangat detail dan berkepastian hukum tentang pelayanan publik. Tanpa itu ya lembaga-lembaga pelayanan publik akan diatur “semau gue” oleh para politisi yang berkuasa di pemerintahan. Kedua, harus ada regulasi yang memberikan jaminan perlindungan kepada para pelaksana teknis lembaga pelayanan publik itu sendiri, sehingga ia bisa bekerja profesional tanpa disetir oleh politisi dan dianiaya oleh mereka. Ketiga, badan layanan publik harus diawasi bersama, tidak hanya oleh pemerintah tetapi seluruh elemen yang terlibat sekecil apa pun dalam pelayanan publik itu. Masyarakat yang menjadi pihak penerima layanan juga harus mendapatkan tempat di kursi pengawasan lembaga itu dalam porsi besar.

Contohnya ada sebuah badan penyelenggara transportasi di salah satu kota kecil Eropa. Ini baru level kota dan penyelenggaranya adalah kekuasaan daerah tingkat kota. Lembaga itu agak rumit kalau disebut apakah ia lembaga negeri atau lembaga swasta. Sebab di sana urusannya bukan soal negeri atau swasta, tapi apakah lembaga itu melayani kepentingan publik atau urusan-urusan privat saja. Begitu ia berkait dengan layanan publik, maka ia tidak punya kemungkinan lain kecuali harus menjadi badan layanan publik dan menjalankan undang-undang layanan publik yang sudah disahkan di negara itu. Maka ya kita sebut saja itu badan layanan transportasi publik. Salah satu layanan utamanya adalah layanan bus. Badan ini melayani transportasi publik di seluruh kota itu hingga gang-gang standar yang bisa dimasuki bus. Asal jalannya standar, pasti di situ ada halte dan jadwal lengkap bus yang akan lewat. Jadwalnya pasti sehingga orang suka nge-tem di halte, dengan kepastian. Tidak seperti di Indonesia, yang memang asyik dengan ketidakpastiannya.

Yang menarik adalah badan ini bekerja layaknya perusahaan, tetapi agak susah kalau benar-benar disebut perusahaan. Sebab ia layanan publik yang urusannya memastikan masyarakat mendapatkan layanan transportasi dengan nyaman. Ia dibentuk karena amanat undang-undang. Di dalam sistemnya, bus-bus disediakan oleh vendor yang tentu saja pengusaha swasta. Sopir-sopirnya juga demikian disediakan oleh agensi persopiran. Administrasinya diselenggarakan oleh pegawai badan itu, yang karena ia merupakan mandat dari undang-undang, para pegawai badan itu berarti berstatus sebagai pegawai publik yang dilindungi oleh undang-undang. Komisaris (yang mengawasi kinerja) badan itu terdiri dari perwakilan politisi yang berkuasa, perwakilan politisi yang menjadi oposisi, perwakilan vendor, perwakilan pegawai, dan perwakilan masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi. Menariknya, para komisaris ini tidak digaji oleh badan tersebut, melainkan dari kantong asal mereka masing-masing. Para politisi yang berkuasa maupun oposisi jelas mendapatkan gaji dari posisinya yang resmi di parlemen, sementara perwakilan lain disangoni oleh perserikatan masing-masing. Para komisaris ini memperjuangkan gagasan dan hak dari masing-masing. Pergulatan mereka dalam rapat-rapat komisaris menjadi penentu kualitas layanan badan transportasi publik itu.

Dengan mekanisme seperti itu, potensi untuk main mata sangat sulit. Para politisi hanya bisa main akal-akalan sebatas pagar undang-undang yang telah diberlakukan. Jika mereka ingin melakukan sesuatu yang lebih, mereka dan partainya harus mengajukan revisi perbaruan undang-undang dan dipertandingkan di parlemen. Para vendor juga tidak bisa main mata dengan para politisi, sebab ia akan berhadapan dengan perwakilan pegawai dan masyarakat pengguna transportasi. Para pegawai juga tidak akan ruwet memikirkan perubahan-perubahan kebijakan yang sarat politisasi. Sebab bagi pegawai, apa pun pernyataan kalian, selama tidak menjadi undang-undang maka tidak bisa dilaksanakan. Masyarakat pengguna transportasi juga terpuaskan karena setiap pengambilan keputusan atas kebijakan-kebijakan layanan publik selalu melalui perwakilan-perwakilan mereka yang duduk di dewan komisaris. Di sini terjadi persaingan yang sehat, karena masing-masing pihak berupaya mengajukan perwakilan terbaik mereka agar duduk di komisaris. Itu baru cerita sebuah badan transportasi publik di tingkat kota.

Cara di atas sangat efektif untuk dijalankan. Sebagai publik, kita bisa turut mengawal kebijakan pemerintah dengan efisien. Sebab ketika perwakilan publik duduk di badan layanan transportasi, ia bisa fokus untuk mengawal keberjalanan kebijakan transportasi. Demikian pula ketika perwakilan publik duduk di bidang layanan kesehatan, pendidikan, dan hal-hal lain yang dikategorikan layanan publik. Adapun untuk urusan-urusan yang butuh reaksi cepat seperti kebencanaan dan sebagainya, tentu saja lebih efisien dijalankan dengan sistem komando. Apakah cara itu bisa diterapkan di Indonesia? Sepertinya sulit jika harus menggunakan pendekatan legal semacam itu. Kalau di Indonesia yang perlu dilakukan adalah disrupsi kebijakan pemerintah seperti yang pernah diusulkan sahabat saya¬†Ahmad Jilul Qur’ani Farid. Di masa depan, pemerintah Indonesia itu jangan kebanyakan diberi mandat. Mungkin cukup diberi mandat untuk ngurusi masalah catatan sipil, militer, tanggap darurat bencana, fiskal-moneter, dan hubungan luar negeri saja. Selebihnya biar dijalankan secara mandiri oleh rakyat melalui cara-cara kreatif mereka.

Jadi kalau nanti ada perusahaan besar yang mencemari lingkungan dan dia mendapatkan penolakan rakyat, negara jangan ikut campur. Kalau diusir baik-baik oleh rakyat tidak mau, maka biarkan rakyat mengambil alihnya secara paksa. Militer jangan turun tangan, wong itu bukan urusan pelanggaran kedaulatan kok. Rakyat punya hak untuk itu. Kecuali perusahaan mau menjalankan operasi dengan standar yang tinggi sehingga tidak menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan dan merusak alam. Saya kira rakyat pun tidak akan macam-macam jika para pengusaha itu tidak mengakali rakyat. Apa pun itu, tentu saja status panjang ini cuma omong kosong saja. Saya buat untuk mengisi waktu luang ketimbang membaca postingan-postingan seputar pemilu yang tidak bermutu. Walau saya mungkin tidak bisa bikin tulisan bermutu, setidaknya saya menikmati menulis artikel semacam ini. Hahahah

Surakarta, 12 Januari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.