Ketidakjelasan hubungan rakyat dengan wakil rakyat secara definitif (diuraikan secara pasti berdasarkan konstitusi) itulah yang membuat pemilu itu seperti memberi cek kosong untuk digunakan sepuasnya para politisi.

Setiap lima tahun, rakyat disuruh memberi pengesahan kepada para politisi untuk mendapatkan kursi sebagai wakil rakyat tanpa perjanjian yang fair antara rakyat dengan wakil rakyat. Sebab memang tidak pernah kita dapati pasal konstitusi yang menjelaskan mandat apa saja yang diberikan rakyat kepada wakil rakyat (dengan mekanisme pemilu) dan kewajiban apa saja yang harus dijalankan wakil rakyat ketika ia memenangkan kontestasi pemilu.

Sehingga ketika si caleg menang pemilu dan ia mendapatkan kursi di parlemen, bagaimana kepastian perjanjian dia dengan rakyat. Sejauh ini bahasa yang muncul justru konstituen. Lho kalau itu dewan perwakilan rakyat, ya harusnya hubungannya jelas itu dewan isinya wakil-wakil yang mewakili rakyat. Karena itu harus jelas hubungan mereka sebagai wakil dengan rakyat yang diwakili, kok malah ada istilah konstituen segala. Maka harus definitif, ketika ada wakil rakyat, dia mewakili rakyat yang mana, apakah berdasarkan daftar nama atau berdasarkan wilayah.

Kalau berdasarkan nama, berarti si wakil rakyat wajib memiliki daftar KTP dan keterangan lengkap orang per orang dari rakyat yang diwakilinya. Kalau berdasarkan wilayah, berarti si wakil rakyat mewakili suatu keadaan wilayah secara definitif (misalnya desa, kecamatan, kabupaten) beserta keadaan penduduknya selama masa tugas. Rakyat juga harus jelas mendapatkan kepastian siapa yang mewakilinya di parlemen sehingga ia setiap saat bisa mengadukan keluhan kepada yang bersangkutan. Kalau si wakil tidak bekerja dengan benar, rakyat bisa menuntut si wakil lengser untuk diganti yang lain. Sebab rakyat punya kepastian siapa wakilnya.

Lha sampai saat ini, sebenarnya kan kepastian semacam itu belum kita dapatkan dalam konstitusi. Kok tiba-tiba ada pemilu berulang kali. Hayo kesenengan para politisi no. Mereka tinggal pasang baliho dan minta dipilih, nanti kalau kepilih tinggal penak-penak di kantor, dapat gaji besar, sambil koar-koar semua ini demi rakyat, rakyat yang mana Dab? Akibatnya orang-orang pun demo tidak terarah, pokoknya demo ke anggota dewan lewat serikat ini itu. Padahal tiap serikat penuh kepentingan masing-masing. Jika anggota dewan hanya mewakili serikat-serikat semacam itu, lalu bagaimana nasib rakyat yang tidak punya serikat-serikat karena mereka belum mampu berorganisasi dengan baik? Bagaimana nasib para petani yang setiap hari harus ke sawah sehingga tidak sempat nggagas urusan serikat-serikat seperti para buruh?

Ayolah, mikir sedikit, kita itu selama ini terlalu ereksi dengan demokrasi tanpa pernah memikirkan hal yang paling mendasar dari sistem demokrasi Pancasila kita, yaitu sistem perwakilan. Sebab negara itu kan bentuk dari sistem kedaulatan rakyat. Negara akan kuat dan terbukti punya kekuatan jika wakil-wakil rakyatnya beneran mewakili rakyat, bukan mewakili kepentingannya sendiri atau kepentingan partainya belaka. Kalau demokrasi semacam ini diterus-teruskan, mau 1000 tahun lagi mah ya kita cuma akan jadi penonton yang terus menerus memberi cek kosong. Politisi yang seneng, kita yang kebagian ruwet terus. Kok penakmen mereka.

Hentikan dulu pemilu, kita tuntut sidang istimewa MPR untuk mengubah konstitusi dan memberikan kejelasan hubungan rakyat dengan wakil rakyat. Kalau ini jelas, mau negara dijalankan secara kesatuan, federal, parlementer, presidensiil tidak akan ada masalah, sebab kedaulatan rakyat bekerja sehingga negara tetap terpegang. Pemilu 2019 itu bukan acaranya rakyat, itu acaranya para pemodal yang sekarang sudah transfer ke para kandidat untuk menyeponsori kemenangan mereka. Percuma kita petentengan dukung yang manapun, yang akan menang adalah pemodal yang akan terus menerus menghisap kehidupan kita. Kita butuh pemilu yang berguna untuk rakyat, yang menghasilkan wakil rakyat, bukan wakilnya korporasi dan kelompok-kelompok aristokrat warisan orde baru.

Surakarta, 5 Januari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.