Tag: nasib pendidikan indonesia

Pendidikan Ala Pabrikan (bag. 2)

Hasil dari “ketidakniatan“ negara memajukan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa ini yang menimbulkan ketimpangan sosial. Yang kaya semakin sejahtera karena mereka terus belajar dan meraih posisi-posisi penting untuk mempertahankan kenyamanannya. Sementara yang tadi menghilang dari bangku sekolah terus menjadi kaum bawah yang semakin miskin karena semua sumber daya dan pekerjaan dikuasai kapitalisme. Ini adalah pemiskinan struktural, sistematis, dan sangat menindas. Sayangnya, banyak para ahli yang mengatakan itu hal yang wajar. Barangkali penjajahan di Indonesia ini telah dimulai lagi.

Maka tidak perlu heran jika akibat ketimpangan sosial itu, berbagai masalah kompleks bermunculan. Apakah ini dapat disebut sebagai pendidikan berkeadilan? Silahkan jawab sendiri.

Berikutnya Pak Anies membuka wawasan kami dengan konsep pendidikan berbasis rural dan urban. Mindset pendidikan kita adalah urbanisme. Contoh yang sederhana, seorang anak petani belajar SD di tempatnya, SMP di kota kecamatannya, lalu SMA biasanya di kotanya, kemudian kuliah makin di kota besar. Maukah mereka menjadi petani lagi seperti ayahnya? Maka ini adalah masalah yang telah membuat ratusan anak Indonesia terobsesi menjadi buruh dan urban di kota besar.

Maka tanah-tanah di desa akan segera lenyap dikuasai para pengusaha serakah karena tidak ada generasi penerus yang mengolah dan banyaknya kebutuhan orang tua untuk memenuhi sang anak kuliah. Inikah pendidikan yang menjadi penyelamat bangsa? Bukankah ini penerjemahan lain dari tanam paksa yang dahulu pernah terjadi. Susah susah bekerja, hasilnya diberikan ke belanda. Begitupun sekarang, susah-susah sekolah akhirnya bermental pekerja karena obsesi gaji besar. Ketersediaan kaum pekerja yang gila uang adalah masalah serius berikutnya yang akhirnya membuat pemerintah membuka kran investasi asing secara membabi buta. Siapa pemilik Indonesia ini sebenarnya?

Berikutnya beliau menggambar sebuah grafik dengan sumbu mendatarnya adalah nilai yang diperoleh siswa dan sumbu tegaknya adalah tingkat kesejahteraan. Dengan pendekatan matematis maka kita bisa mengkaji orang-orang yang bisa lancar bersekolah dan siapa yang tidak. Di masa lalu, orang yang memiliki nilai tinggi dan sejahtera sudah pasti akan sukses dalam sekolahnya. Mereka aman dalam pendidikannya. Begitu pun orang yang memiliki nilai rendah, tetapi dari keluarga sejahtera, tentu orang tua akan tetap menjamin pendidikan sang anak. Bagaimana dengan yang memiliki nilai tinggi tapi pra sejahtera? Dahulu ketika subsidi pemerintah masih besar maka hal itu juga masih aman. Lalu bagaimana dengan yang memiliki nilai rendah dan dari keluarga pra sejahtera? Tamat sudah riwayat mereka sejak dahulu.

Berikutnya generasi yang dari keluarga pra sejahtera tapi memiliki nilai tinggi akhirnya naik tinggak menjadi keluarga sejahtera. Migrasi penghuni kuadran IV ke kuadran I & II telah terjadi. Namun masalahnya, migrasi dari penghuni kuadran III ke kuadran IV hampir mustahil terjadi karena kondisi mereka makin terpuruk. Dan yang lebih parah lagi para penghuni kuadran I & II tidak lagi memedulikan merek yang di kuadaran III & IV. Semakin lama grafik kesejahteraan di kuadran I & II semakin meninggi, sedangkan grafik kesejahteraan di kuadran III & IV semakin ke bawah. Inilah ketimpangan yang dimaksudkan tadi? Mengerikan bukan. Inikah pendidikan yang berkeadilan? Silahkan di jawab sendiri.

Sebegitu parahnya sistem pendidikan di negeri ini. Bahkan masih mending sistem pabrik yang jelas-jelas memproduksi barang untuk dikonsumsi atau digunakan. Nah ini memproduksi manusia yang akan dipakai orang lain. Yang gagal diproduksi lantas dibuang dan diinjak-injak. Tapi beliau tetap berpesan kepada hadirin untuk selalu OPTIMIS. Mari tetap menyalakan lilin, dan tidak perlu mengutuk kegelapan.

bersambung ….

Pendidikan Ala Pabrikan (bag. 1)

Orasi berikutnya adalah dari pendiri Indonesia Mengajar, siapa lagi kalo bukan Pak Anies Baswedan. Aku baru tahu kalau namanya ternyata Anies Rasyid Baswedan, dengan gelar Ph. D dibelakangnya yang diperoleh dari kuliahnya di Amerika. Tak kalah lucunya, beliau mengatakan itu doktor awang-awangen, tidak seperti Pak Agung yang merupakan Doktor bidang Pendidikan.

Sebagai seorang rektor yang sekaligus pemerhati pendidikan, tentu beliau tidak membicarakan soal di dalam kelas dan kurikulum. Beliau menggunakan sudut pandang proses bahwa pendidikan itu proses, ada input dan ada output. Beliau menggunakan pendekatan yang sederhana dari data-data pendidikan yang dikumpulkannya pada tahun 2011. Beliau pun menyusun uraian dalam orasi ini dengan bahasa yang sederhana seperti halnya pak Agung Pardini, sehingga para guru pun tampak antusias menyerap hal-hal yang segar dan penting berkaitan dengan pendidikan.

Hal pertama yang beliau tanyakan adalah apa tempat belajar paling utama bagi anak-anak Indonesia? Jawabannya tentu bukan sekolah. Jawabannya adalah keluarga. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa kepala keluarga yang punya pola pikir sebagai kepala sekolah. Berapa ibu yang punya pola pikir sebagai guru. Dan berapa keluarga yang pola komunikasinya seperti sebuah manajemen sekolah. Apakah mungkin pasangan-pasangan muda yang tiap hari hanya pacaran, bahkan lebih parah dari itu akan menjadi sebuah keluarga yang baik seperti layaknya sekolah? Tentu kita sudah tahu jawabannya. Jadi jika gerbang sekolah pertama ini sudah jebol maka satu potensi kebaikan telah hilang.

Tempat belajar berikutnya adalah sekolah. Pertanyaannya adalah berapa siswa yang masuk SD di dekade ini? Sekitar 5,6 jutaan. Kemudian berapa siswa yang lulus SMA/SMK di dekade ini? Sekitar 2,3 jutaan. Sudah jelas bahwa dalam proses pendidikan kita ada 3,3 jutaan siswa yang menghilang di sepanjang proses. Jika ditanyakan siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan ini, tentu saja negara yang harus bertanggung jawab. Tapi bagaimana meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah jika mereka saja sedang asyik bermain bulu tangkis? Parahnya, dari 2,3 juta yang lulus SMA/SMK itu hanya sekitar 1,3 jutaan yang melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pertanyaan berikutnya adalah berapa jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia di negeri ini? SD ada sekitar 170.000 buah, SMP ada sekitar 39.000 buah, dan SMA/SMK ada sekitar 26.000 buah. Jumlah guru saat ini sebenarnya mengalami kelebihan sekitar 500.000 guru, hanya saja mereka tidak terdistribusi merata. Dengan fasilitas pendidikan yang seperti itu tentu saja terlihat sekali bahwa sejak reformasi bergulir negeri ini justru malah semakin tidak niat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan parahnya lagi, para anggota DPR pun tidak tertarik untuk membicarakan ini lebih banyak.

Maka dalam refleksiku saat ini pun tak mengherankan jika meskipun telah dialokasikan 20 % dari APBN dan APBD, sepertinya tanpa adanya reformasi dan pengawasan ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dana yang besar itu hanya akan nyasar di kegiatan seminar duduk, diam, dan dengar lalu pulang mendapat uang saku berlimpah, atau di beasiswa-beasiswa yang tidak mengikat para mahasiswa untuk mengabdi secara penuh setelah itu, atau menjadi bangunan-bangunan renovasi rutinan, atau lebih parahnya nyasar di kantong-kantong guru tersertifikasi karena faktor sertifikat sehingga hanya habis untuk kredit mobil dan plesiran sementara siswa semakin terabaikan.

bersambung …