Dalam demokrasi, politikus itu memaparkan program sebagai janji politiknya. Jadi ya memang politikus itu kalau mau maju memang modalnya janji, bukan duit.
Justru aneh kalau politikus mau maju tidak menawarkan janji apa-apa. Masak iya cuma pasang baliho terus bilang, BERSIH & PEDULI atau yang lainnya. Tapi lebih konyol lagi, yang gitu-gitu jebul tetep dipilih dan ada juga yang jadi. Berarti kan rakyate yo dobol.
Maka untuk politikus yang belum pernah menjabat jabatan politik, tidak layak dikomentari “isone muk janji, ra ngekeki bukti”. Yang harusnya layak dikomentari itu yang sudah menjabat dan membuktikan bahwa janjinya tidak ditepati. Sekaligus yang begituan seharusnya tidak perlu dipilih kembali.
Tapi kok di negeri ini embuh sekali ya. Selain hal-hal absurd semacam itu terjadi, juga rakyat itu kok bisa-bisanya memaklumi para politikusnya. Kalau janjinya tidak terpenuhi, justru rakyat sendiri yang cari-cari dalih agar bisa memakluminya. Enak sekali lho jadi politikus di Indonesia, apalagi yang menjabat di bagian legislatif. Sebab hari ini, rakyat Indonesia lebih fokus ngurusi pentolannya eksekutif mulai dari kepala daerah hingga presiden.
Saya sendiri baru menyadari betapa absurd dan lucunya demokrasi di Indonesia pasca 2014. Di tahun itu dibandingkan dengan usia saya, sebenarnya saya terlambat. Seharusnya sejak 2009 saya seharusnya sudah menyadari ada banyak hal yang tidak masuk akal dalam demokrasi kita. Tapi lumayan, terlambatnya nggak kelamaan. Sehingga di 2019 ini saya tidak terlalu ambil pusing dengan dinamika demokrasi yang tidak menarik dan dobol macam sekarang.
Saya menunggu ada seruan untuk mengepung gedung DPR/MPR RI dalam rangka melakukan perbaikan konstitusi secara mendasar. Bisa melalui pengembalian konstitusi ke pra amandemen atau konstitusi yang sekarang diubah kembali dengan prioritas adanya pembedaan negara dan pemerintah serta adanya jaminan partisipasi publik yang besar dalam penentuan-penentuan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Syukur-syukur prioritas reformasi agraria dan rekonsiliasi terkait masalah pelanggaran HAM di masa lalu juga diselesaikan.
Selama tidak ada perubahan mendasar dalam konstitusi kita, mari lucu-lucuan saja dalam membahas demokrasi. Ya memang dibikin lucu saja, dari pada senep nonton apus-apus yang begitu cetha wela – wela ini. Tulisan ini buat sesama rakyat lho. Yang merasa jadi tim sukses dan politikus, sebaiknya jangan baca. Nanti malah nggak enak rasanya.
Surakarta, 2 Maret 2019
