Demokrasi itu tidak sama dengan pemilu. Sangat aneh jika di zaman ini, cara berpikir kita masih kolot dengan mengarusutamakan pemilu tapi abai pada substansi demokrasi.

Kalau yang jadi concern cuma pemilu, apalagi cuma pada siapa kandidatnya, maka tidak ada bedanya dengan orde sebelumnya. Sebab di zaman orba pemilu dimanipulasi oleh pemerintah yang berkuasa. Sementara hari ini pemilu dimanipulasi dengan kekuatan uang dan media.

Padahal praktiknya masih sama. Rakyat memberi kewenangan yang besar kepada anggota legislatif dan eksekutif untuk berkuasa sesukanya selama lima tahun. Kalau hal yang begini dibiarkan, mau model pemilu kayak apa pun, rakyat tetap akan dikebiri oleh kekuasaan yang dilegitimasinya sendiri.

Jadi, bagaimana membangun demokrasi di masa depan? Ya bagaimana membuat parlemen dan eksekutif tidak kebal dari pelengseran oleh rakyat. Undang-undang terkait pemerintahannya harus direvisi agar berimbang, dengan rakyat harus dilibatkan dalam penjaringan aspirasi dan pelaksanaan eksekusi. Termasuk rakyat bisa menuntut lengsernya anggota parlemen dan eksekutif ketika syarat-syaratnya terpenuhi.

Pertama-tama, sistem perwakilan rakyatnya harus didefinisikan dengan jelas. Sehingga nantinya ketika jaring aspirasi, jelas bagaimana wakil rakyat itu mewakili rakyat yang mana dan rakyat sendiri secara definitif tahu siapa wakilnya di parlemen baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, hingga nasional. Kepastian hukum soal siapa wakil dan siapa yang diwakili ini penting agar rakyat bisa menuntut anggota DPR/DPRD dilengserkan di tengah jalan ketika memang tidak bekerja dengan baik, kebanyakan tidur dan mbolos sidang, apalagi terjerat korupsi.

Kedua, eksekutif harus selalu menjalankan dengar pendapat publik sebelum melakukan eksekusi apa pun. Kalau rakyat menolak, maka pemerintah tidak boleh menjalankan eksekusinya, sekalipun itu diamanatkan undang-undang. Jadi kalau pemerintah akan mengeksekusi pembangunan jalan tol, ketika ada rakyat menolak menjual tanahnya sekalipun diganti berkali-kali lipat maka eksekusi harus dibatalkan dan dicari jalan lainnya. Penolakan rakyat adalah bukti bahwa undang-undang yang akan dijalankan pemerintah belum sesuai dengan aspirasi rakyat.

Dengan demikian pihak parlemen harus merespon masalah-masalah semacam ini dengan membahas kembali apakah undang-undangnya harus diganti atau direvisi. Jika sudah diundangkan kembali dan diterima rakyat, barulah pemerintah menjalankan kembali sesuai dengan amanat undang-undang. Jadi, di sini publik memiliki kontrol dan partisipasi yang besar. Barulah kita layak menyebut negara kita menjalankan demokrasi.

Kalau praktik kita masih seperti saat ini, mohon maaf, ini masih jauh dari praktik demokrasi. Kita masih negara kerajaan, yang dengan munafik menggunakan istilah demokrasi. Pelanggaran HAM, pengabaian hak rakyat, dan penindasan pada kaum minoritas adalah tanda bahwa negara kita masih dijalankan dengan cara-cara fasis dan kerajaan. Partai politik yang ada pun tidak ada bedanya dengan perusahaan atau kerajaan. Ada yang mirip korporasi ada pula yang mirip kerajaan dinasti. Intinya partai tidak mengusung ideologi komunal, tapi ideologi “kanggoku dewe”.

Jadi apa langkah paling konkritnya? Kumpulkan massa sebanyak-banyaknya, kepung gedung DPR/MPR, dan paksa para anggotanya untuk melakukan sidang istimewa melakukan beberapa perubahan konstitusi dan undang-undang terkait pemerintahan seperti pada sistem kelembagaan negara dan pemerintahan, perwakilan rakyat, kewenangan pemerintah, status presiden apakah kepala negara atau kepala pemerintahan, militer, dll. Kepung juga kantor DPRD di provinsi dan kabupaten untuk merevisi perda-perda agar sejalan dengan spirit demokrasi.

Jangan biarkan para anggota dewan itu melarikan diri sebelum selesai menyelesaikan tugasnya.

Surakarta, 26 Februari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.