Ketidakjelasan penggunaan term negara, pemerintah, dan berbagai istilah terkait kenegaraan membuat masyarakat kita lucu-lucu tiap kali menjelang pemilu.

Setiap pemilu, bahan kampanye yang digunakan adalah klaim yang dilawan dengan klaim. Misalnya petahana telah mengklaim membangun jalan tol dan jalan-jalan desa yang sangat banyak. Klaim itu dinegasikan oleh klaim pihak oposisi.

Dilihat dari hasil fisiknya, klaim itu memiliki unsur kebenaran. Sebab di rezim pemerintahan ini, banyak pembangunan terjadi. Tapi apakah benar bahwa itu kerja rezim ini? Tidak. Sebab pembangunan jalan itu pasti merupakan proyek jangka panjang yang melalui berbagai tahapan. Artinya, proses pembangunan tersebut merupakan kerja kenegaraan.

Tapi, karena term negara dan pemerintah tidak didefinisikan secara jelas di negeri ini, petahana bisa mengklaim bahwa apa yang dicapai dalam periode ini murni kerjanya rezim ini. Demikian pula oposisi penantangnya, dilihat dari berbagai serangannya cenderung tidak mendudukkan persoalan juga, lebih banyak menafikan beberapa capaian yang dilakukan rezim ini. Bagaimana dengan publik? Mereka cuma seperti amplifier saja. Yang memang pro petahana, akan terus membesarkan apa saja yang keluar dari kubu petahana. Demikian pula yang pro oposisi.

Lagi pula, sejak para kandidat kampanye, aslinya mereka memang menebarkan janji program yang absurd. Mereka itu kan cuma diberi jatah kuasa 5 tahun. Meskipun punya kesempatan berkuasa 2 periode, tetaplah yang ditempuh adalah mekanisme 5 tahunan. Kalau mau pragmatis, ya susun program yang memang cukup dijalankan 5 tahunan saja. Membangun infrastruktur bendungan, jalan, hingga berbagai mega proyek yang melibatkan berbagai pihak dan persetujuan masyarakat tempatan (untuk pembebasan lahan dll) rasanya mustahil beres dalam waktu 5 tahun. Artinya proyek-proyek itu pasti akan berjalan multiperiode. Jadi kalau proyek itu selesai, ya jasanya semua rezim pelaksananya, tidak bisa diklaim satu rezim saja.

Kenyataannya, para kandidat, tidak hanya di tingkat nasional, para kepala daerah pun umumnya membuat program yang tidak rasional untuk dijalankan selama 5 tahun pemerintahannya. Kebiasaan politikus kita itu merumuskan hal-hal yang mewah dan normatif. Kalau dibaca terlihat gagah, tapi tidak bisa dijalankan dengan mudah. Karena normatif semacam itu, susah diukur juga apakah para penguasa itu mencapai target atau tidak. Mungkin cuma Pak Jokowi yang ketika mau nyapres berani membuat janji hingga puluhan, ada yang bilang sampai di atas seratus janji. Hingga kita dapat lihat hari ini, berapa persen janji beliau yang bisa terealisasi dengan tuntas. Apakah ketidakberhasilan beliau itu dinilai sebagai ingkar janji atau kegagalan menjalankan pemerintahan? Tentu saja pendukung setianya tidak terima pujannya disebut ingkar janji atau gagal menjalankan pemerintahan. Tapi fakta di lapangan kan demikian, janji-janji beliau semasa kampanye dicatat oleh banyak orang dan hari ini akan terus ditagih.

Maka dari itu, perlu sekali rakyat menyelenggarakan pendidikan politik dengan sesamanya. Mengharapkan pemerintah dan para politikus parpol melakukan pendidikan politik hanya sekedar mimpi. Demokrasi itu dijalankan dengan akal, bukan dengan mitologi. Maka pertama-tama rakyat harus belajar membedakan negara dan pemerintah. Negara itu bersifat abadi. Ia dijiwai oleh konstitusi dan dijalankan oleh lembaga yang diisi birokrat yang masa kerjanya sangat panjang. Sementara pelaksana pemerintahan itu silih berganti setiap 5 tahun. Ia numpang di kantor-kantor negara dan menjalankan fungsinya untuk mendorong kinerja lembaga-lembaga negara agar sejalan dengan visi pemerintah. Mereka itu cuma tenaga kontrak 5 tahunan. Dengan demikian, dalam setiap 5 tahun pemilu, semestinya rakyat memilih calon pelaksana pemerintahan yang programnya sejalan dengan tujuan didirikannya negara ini seperti yang tertulis dalam konstitusi. Bukan sekedar karena dia keturunan pahlawan, pemimpin ormas, dan alasan-alasan identitas yang tidak begitu berkaitan dengan gagasan.

Mencapai keadaan masyarakat yang benar-benar berkaliber rakyat itu masih panjang. Tapi itu harus kita usahakan secara sungguh-sungguh dan teratur. Meskipun hari ini masih banyak yang mabuk pilpres, lama-lama pasti banyak yang sadar bahwa membangun negara itu bukan sekedar memilih Jokowi atau Prabowo, atau entah besok siapa lagi. Karena kita terlalu lama direpresi oleh pemerintah Orde Baru, kita lupa bahwa negara itu bukanlah pemerintah. Pemerintah itu hanya bagian dari penyelenggara negara yang berganti setiap periode. Sementara rakyat itu abadi, sejalan adanya negara. Mengapa rakyat justru bertengkar gara-gara urusan memilih pemerintah? Seharusnya, dalam benak setiap rakyat tidak ada rasa takut kehilangan pemerintah, sebab pemerintah bisa dibentuk lagi. Yang bahaya adalah jika negara hancur, karena rakyatnya berperang satu sama lain.

Tapi untuk saat ini rakyat justru lebih mencemaskan pemerintah dari pada negaranya. Yang pro Jokowi sangat cemas kalau Prabowo yang berkuasa. Yang pro Prabowo kembali cemas kalau Jokowi yang berkuasa lagi. Padahal keduanya dibayangi oleh kepentingan oligarki yang cukup kuat untuk menekan siapa pun dari keduanya ketika salah satu terpilih jadi penguasa. Bukannya rakyat melakukan penguatan atas kontrol pemerintahan yang berjalan, justru memilih mengikuti irama adu domba yang terjadi. Yang lebih naif lagi, pasang badan untuk kesalahan-kesalahan yang telah dibuat pemerintah.

Surakarta, 19 Februari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.