Adanya pemilu secara periodik ini dimaksudkan agar pergantian kekuasaan tidak harus pakai kudeta dan perang perebutan kekuasaan.

Nah, di sini peran rakyat sangat menentukan. Sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, seharusnya rakyat mengkonsolidasikan dirinya sebagai rakyat, bukan pendukung calon-calon penguasa maupun yang sedang berkuasa.

Yang dukung calon-calon penguasa dan yang sedang berkuasa itu ya biar timses. Bila perlu sistem timses itu dilegalkan dan wajib diketahui publik. Artinya jika seseorang itu anggota parpol atau timses ya selama hari aktif dia wajib menunjukkan tanda pengenalnya. Ya biar jelas, kalau dia ngomong berbusa-busa soal dukungan politiknya, rakyat paham. Kan timses, kerjane ya ngono kuwi. Ra usah dipaido, dia ditugaskan dan dibayar untuk nggedebus ngunggulke jagoane.

Rakyat itu, berdiri tegak mengawal jalannya pemerintahan dan peralihan kekuasaan. Ketika pemerintahan berjalan, rakyat ya harusnya kompak mengawasi. Setidaknya jangan jadi tukang memuji penguasa seperti cara memuji raja. Rakyat itu ndoro, ya mujinya pemerintah sebatas kayak juragan memuji tukangnya yang berhasil menyelesaikan pekerjaan. Apalagi ini wong banyak sektor bubrah ra karuan kok mau dipuji, apanya yang dipuji. Ya dikritik terus dong wajarnya. Kan aneh kalau ada rakyat tapi muja muji kayak nyembah rajanya. Ini negara demokrasi apa kerajaan sih?

Cuma, ketika mengkritik itu ya sasarannya program, jangan personal, apalagi dikait-kaitkan dengan isu-isu primordial yang tidak relevan. Yang riil-riil aja lah. Kan harga-harga naik, ekonomi didominasi para kapitalis, pendidikan tidak jelas arahnya, dan banyak sekali yang bisa dikritik. Karena pemerintah kita itu mau pusat dan daerah adalah satu tim, perkara partainya beda-beda, ya wajibnya kena damprat rakyat bareng-bareng. Jangan malah kita anti yang pusat, tapi muji-muji yang daerah. Atau muji-muji yang pusat, sambil mantatin yang daerah. Lho mereka kan satu tim. Gak beres ya berarti harus dikritik semua. Ketidakberesan itu kan bukti kalau kinerja mereka nggak memuaskan. Kok kritiknya pilih-pilih.

Ketika hashtag #2019GantiPresiden mengemuka, sikap penguasa maupun oposisi menurut saya ga beres semua. Sebagai penguasa, munculnya hashtag itu sebagai peringatan bahwa jika ia tidak melakukan perbaikan sungguh-sungguh berarti siap diganti yang baru di periode depan. Jadi seharusnya melakukan perbaikan strategi, bukan malah reaktif dan defensif. Demikian pula oposisi, adanya hashtag itu seharusnya membuat dia lebih gencar memposisikan diri sebagai oposisi dengan mengangkat isu-isu riil yang belum dibereskan penguasa. Bukan malah ikut jadi deklarator ganti presiden. Konyol. Yang berhak menyerukan ganti presiden itu, kalau pun ada yang datangnya dari rakyat. Lebih elegan lagi rakyat ga usah pakai hashtag-hashtag kayak gitu, besok di bilik suara jangan dipilih lagi. Pilih yang lain, yang lebih mendingan.

Tapi memang problem demokrasi kita itu sangat mendasar je. Yaitu ga paham gimana caranya jadi rakyat. Penduduk yang jumlahnya ratusan juta ini lebih memilih jadi pendukung ketimbang jadi rakyat. Kalau mau demokrasi sehat, jumlah rakyat harus lebih banyak berlipat-lipat dari pada pendukung. Rakyat itu ga bisa diketahui milih siapa, wong di bilik. Sehabis milih dia akan mendukung siapa pun yang terpilih sekaligus menjadi pengkritik berat siapa pun yang resmi dilantik. Tidak ada baper-baperan, perkara jagoannya yang dipilih kalah. Rakyat tidak menampakkan dukungan politiknya kepada siapa pun di luar bilik suara. Kalau pendukung kan jelas, mereka kan kampanye bawa bendera, mengelu-elukan partai dan kandidat. Harusnya mereka ga usah diberi hak pilih, kan sudah jelas milihnya. Buat apa diberi hak pilih. Ga asyik lah.

Karena sejak awal bangsa yang besar ini tidak siap jadi rakyat, lebih senang jadi pendukung partisan, maka partai politik tidak ubahnya seperti kerajaan. Terlebih karena sekarang parpol-parpol adalah representasi dari dinasti-dinasti elit yang berkuasa di Indonesia, maka sebenarnya kita telah kembali menjadi kerajaan. Ada kerajaan Megawati, kerajaan SBY, kerajaan Hari Tanoe, dan banyak kerajaan lainnya. Bedanya, kerajaan-kerajaan ini hanya punya lembaga tapi tidak punya teritori wilayah seperti dulu. Setiap waktu mereka berebut dan berbagi kekuasaan satu sama lain agar bisa mengendalikan teritori sebesar Indonesia ini. Puncak perangnya adalah ketika musim pemilu. Penduduk yang jumlahnya sangat besar di negeri ini, kesadarannya juga masih kesadaraan kerajaan, sehingga mereka sudah menahbiskan dirinya sebagai rakyatnya si A, si B, si C. Mereka siap pasang badan membela rajanya, benar atau salah. Rakyat paling gigih di zaman ini adalah rakyat aliansi kerajaan-kerajaan Kampret dan rakyat aliansi kerajaan-kerajaan Cebong.

Makanya, 2019 nanti paling ya muk bosok-bosokan lagi. Wis lah, hopeless. Bukan soal tokohnya siapa, tapi rakyatnya juga payah. Status ini mengajak para penduduk yang masih sehat akalnya untuk kembali menjadi rakyat. Karena negeri kita krisis rakyat. Populasi kekuatan politik negeri ini kebanyakan diisi kandidat, penjilat, dan timses, tapi populasi rakyatnya sangat-sangat rendah bahkan jauh dari wajarnya. Semua pihak berebut kekuasaan baik sebagai pelaku maupun supporternya, tanpa ada yang mau jadi wasit dari perebutan itu. Kalau seperti ini dibiarkan terus, rumah besar bernama Indonesia ini lama-lama juga akan runtuh.

Tapi, sebagai manusia janjane ya ora masalah. Nek memang bisa dipertahankan, mari kita pertahankan. Kalau memang sudah saatnya hancur, ya biarkan hancur. Kita bisa membangun yang baru lagi dengan kesadaran kemanusiaan kita.

Surakarta, 29 Juli 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.