Ketika orang semakin semangat menuntut bahwa negara harus begini begitu, kok saya malah mulai berpikir bahwa de-negara-isasi saatnya dicoba. Yakni proses pelucutan kewenangan negara melalui proses transformasi warga negara menjadi manusia. Tanpa perlu perang dan kekerasan.

Dalam sejarah para Nabi, kepemimpinan adalah proses keteladanan dan ketaatan pada kitabullah. Maka sudah saatnya kita membedakan antara pemimpin dan penguasa. Kiblat umat ada pada pemimpinnya, bukan penguasa. Dengan pemimpin yang hidup sederhana dan layak diteladani kehidupan sosialnya, mari pelan-pelan bertransformasi menjadi manusia merdeka.

Bagaimana penanganan masalah sosialnya? Ajaran al Quran sangat gamblang untuk langsung diamalkan. Misalnya jika ditakdirkan menjadi orang kaya, tegakkan zakat dan sedekah kepada fakir miskin dari kerabat terdekat. Artinya penanganan masalah kemiskinan itu hendaknya dimulai dari level lokal, kerabat dan RT. Sebenarnya juga tidak harus paweh, tapi hidup saja dengan sederhana dan tidak neka-neka, sambil berproses mengikis tradisi boros di tengah masyarakat. Nanti masyarakat juga akan mulai belajar. Dalam mengurus pertikaian sosial, al Quran juga menegaskan larangan berpihak ke salah satu kubu, tapi menjadi penengah agar masalah cepat reda.

Melawan negara dalam arti teknis itu adalah kekonyolan, pasti ditumpas, apalagi hari ini negara adalah tangan panjanganya Ya’juj dan Ma’juj dan kita sedang hidup dalam tata nilai globalnya Dajjal, meskipun al Masih ad Dajjal belum menampakkan dirinya. Ra usah mbagusi kayak wong ampuh sing isa menyulap keadaan dalam sekejap. Mari kita ikuti metode organik dakwah Kanjeng Nabi yakni berproses menjadi manusia, semoga kelanjutannya nanti kita bisa menjadi hamba Allah. Wis nggak usah muluk-muluk, diakui oleh Allah sebagai hamba-Nya saja sudah anugerah luar biasa.

Negara biarkan berjalan, kita sebisa-bisanya menjadi manusia yang ada atau tidaknya negara tidak patheken. Artinya kalau kita menolong teman, ya karena Allah menyuruh begitu, baik ada tidaknya negara. Kalau ada yang jadi hakim, memberi putusan peradilan yang adil itu ya karena Allah menyuruh begitu, tanpa urusan dengan ada tidaknya negara. Kita mencintai tanah air Indonesia ini ya karena Allah menyuruh begitu, tanpa peduli ada tidaknya negara. Pokoknya berjuang jadi orang baik tanpa harus nunggu aturan negara, karena sudah ada aturan Allah yang bisa diaplikasikan tanpa harus clash terus-terusan dengan negara.

Yang masih di parpol juga tidak masalah, mau di jajaran kader hingga anggota dewan. Mulai sadari saja bahwa status manusia lebih tinggi dari pada status warga negara. Sehingga jika ada clash antara tugas kemanusiaan dan tugas negara, apalagi cuma tugas parpol, kita dahulukan tugas kemanusiaan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Allah. Saya sendiri bukan orang yang anti parpol dan anti politik. Tapi jangan lantas berpikir bahwa saya jadi pendukung fanatik partai A, tokoh B, dan gerakan C. Saya mendukung yang sisi baiknya, dan mengkritik sisi lemahnya (berdasarkan pengetahuan saya)

Yang jadi PNS juga tidak masalah. Sadari saja bahwa uang gajinya adalah pemberian rakyat yang menitipkan mandatnya pada negara. Jadi meskipun tidak diawasi oleh bos secara ketat seperti di perusahaan, ya awasi diri sendiri, dihitung produktivitasnya. Kira-kira gaji yang diterima sudah sebanding dengan produktivitas yang dihasilkan dan sudah memenuhi rasa kemanusiaan apa belum, tidak sekedar mengikuti aturan birokasi. Jangan sampi minus, alias produktivitas lebih kecil dari gaji yang diperoleh, karena itu sama saja dengan korupsi kan.

Juwiring, 9 Agustus 2016

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.