Sudah setengah abad peristiwa 1965 dilupakan banyak orang, dan OT-OT dalam KTP sudah dihapuskan. Bangsa Indonesia hampir sudah malas untuk membuka lembaran kelam itu. Tapi mendadak hari-hari ini sejumlah kaum Kiri mengungkit peristiwa itu, mengaku sebagai korban kebiadaban rezim.

Tolonglah ingat, di masa Hindia Belanda, di masa 1948 kalian dulu ngapain? Dikasih hati, tahun 1965 berulah lagi. Kini kalian kembali bertingkah secara berlebihan, sehingga generasi yang dulu kiainya, ayahnya, atau pemimpinnya kalian bantai pun bergejolak. Apa engkau mau memulai lagi kawan, setelah kita berusaha melupakan dan memulai lembaran sejarah baru.

Ini pembicaraan antar sesama rakyat dan warga negara. Walau dalam kasus tersebut ada unsur militer terlibat, tapi fakta sejarah tidak dapat ditutupi bahwa kalian yang lebih dahulu menyakiti para kiai dan tokoh-tokoh masyarakat yang tidak sejalan dengan pemikiran kalian. Rekaman-rekaman agitasi dari pimpinan kalian yang jauh dari kesantunan juga tak dapat dielakkan bukan. Ayolah, move on dong. Kita mulai perjanjian baru sebagai sesama rakyat di sini, jangan merengek-rengek pada negara yang untuk mengurus dirinya saja lembaga itu tidak mampu.

Ali bin Abi Thalib memilih menempuh berbagai klausul perjanjian yang mempercepat perdamaian antara umat Islam yang kala itu berselisih setelah Utsman bin Affan dibantai dengan keji. Pembunuhan khalifah ketiga umat Islam itu hingga kini masih menjadi misteri, dan Ali pun memilih tidak memperpanjang pengusutan kasus itu, walau Muawiyah menuntut untuk diusut tuntas. Perang Siffin yang menewaskan ribuan umat Islam cukuplah untuk pembelajaran bagi kita kan. Sesama umat Islam berperang, apa ndak lucu dan memilukan?

Ketidaktahuan dalam proporsi tertentu itu baik. Jika kita tak sanggup menahan diri untuk tidak larut dalam polemik ini, kita akan menjadi sangat sibuk dan tidak produktif. Padahal banyak pekerjaan yang lebih penting. Terutama pendidikan dan kebudayaan kita yang kadung dihancurkan oleh sistem pendidikan sejak NKRI berdiri karena menginduk pada Barat, dan mensubordinasikan pesantren dan pendidikan berbasis kearifan lokal.

Juwiring, 21 April 2016

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.