Meskipun urusan pemilihan kepala negara dan pemerintahan itu ranah politik praktis, tapi sebenarnya negara dan pemerintahan itu sendiri terbentuk dari perjanjian yang seharusnya memiliki konsekuensi hukum.

Di negeri ini, kesadaran tentang hukum itu di antara rakyat masih sangat-sangat rendah. Tahunya mereka tentang hukum itu, kalau nyopet ketangkap dihukum. Melanggar rambu lalu lintas, ketangkap bayar denda. Tapi kalau jadi aleg dan jadi bupati mengingkari janji, tidak terpikirkan bahwa itu pun sebenarnya pelanggaran hukum yang harus dihukum juga.

Itulah mengapa masyarakat kita sangat doyan pemilu, padahal aturan kepemiluannya saja tidak lengkap. Misalnya bagaimana proses melengserkan aleg dan pimpinan eksekutif melalui peradilan rakyat ketika terbukti mengingkari janji. Meskipun itu proses politik, pada dasarnya ya tetap perjanjian yang berkekuatan hukum. Pokoknya pemilu, pokoknya milih yang sudah dipilihkan. Mereka mentog seperti itu.

Setiap kali sisi paling mendasar ini diangkat, kita pasti akan ditertawakan sesama rakyat. Bukan oleh politikus. Yang akan menertawakan kita ketika kita mencoba mengetengahkan argumen tentang negara dan pemerintahan justru rakyat itu sendiri. Terutama rakyat yang doyan pemilu dan ikut-ikutan kampanye. Rakyat yang macam ini paling susah diajak untuk memperbaiki bersama aturan main bagaimana menyelenggarakan negara yang demokratis. Barangkali bagi mereka, politikus dan kekuasaan adalah segalanya.

Surakarta, 13 April 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.