Piagam Madinah itu sebenarnya contoh bahwa dalam membangun masyarakat itu yang utama adalah menyepakati perjanjian bersama, bukan saling mendominasi dalam kekuasaan.

Karena zaman itu tradisi kekuasaannya sistem kabilah, maka piagam Madinah menjadi dasar bagaimana sesama kabilah membentuk perjanjian multilateral berdasarkan keadilan. Setiap kabilah memiliki urusan internalnya masing-masing sekaligus terikat dalam urusan bersama antarkabilah untuk kemaslahatan bersama.

Yang kita sering keliru adalah banyak yang mengira Rasulullah saat di Madinah adalah penguasa. Kalau dilihat kembali Piagam Madinah, secara hukum posisi beliau lebih sebagai tetua negeri. Sebab dalam praktiknya, urusan eksekutif tetap berada di tangan para pemimpin kabilah. Bahkan ketika ada salah satu kabilah yang mengkhianati Piagam Madinah, pengambilan keputusan hukumannya pun dengan musyawarah bersama.

Namun, pasca Nabi tradisi itu justru hilang. Diangkatnya Abu Bakar, kemudian Umar pada mulanya ya menggantikan posisi Nabi (sebagai tetua negeri). Pada zaman mereka masih banyak kita jumpai tradisi musyawarah yang kuat dalam pemutusan perkara. Tapi seiring penaklukan-penaklukan yang dilakukan dan umat Islam berlimpah dengan kekayaan hasil rampasan perang, lama-lama orang senang dengan kekuasaan. Berkuasa ternyata enak, makanya mulailah terjadi perebutan kekuasaan.

Era kepemimpinan Utsman, Ali, dan Hasan (sebelum mengalah dan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah) menandakan beratnya ujian umat Islam bertahan pada prinsip kepemimpinan. Setelah itu, wajah dunia Islam kembali seperti peradaban pada umumnya, diwarnai perebutan kekuasaan dan kekayaan. Namun, tetap hadir di tengah-tengah umat orang-orang yang mewarisi Nabi yang tidak berbicara soal kekuasaan sebagai supremasi, tapi kembali mengenalkan ajaran belas kasih dan menyuarakan penegakan keadilan ketika para penguasa sedang berpesta di tengah penderitaan rakyatnya.

Hari ini, umat Islam jadi penumpang di segala peradaban. Jumlahnya yang besar cuma jadi pasar dari ekonomi kapitalisme global. Pun dalam urusan politik, mereka hanya menjadi pelengkap penderita demokrasi tanpa mengerti bagaimana menegakkan demokrasi yang adil. Karena kebanyakan umat ditipu oleh para politikus yang tampil sebagai tokoh agama. Coba bandingkan, kalau sesama umat Islam saling membenci dan bermusuhan, apa bedanya zaman ini dengan era Perang Siffin. Bedanya cuma zaman ini tidak ada perang fisik. Tapi boleh jadi kadar kebencian kita karena urusan politik lebih besar ketimbang di zaman Ali vs Muawiyah.

Surakarta, 13 April 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.