Negara itu eksis karena ada kesepakatan publik yang termanifestasikan dalam konstitusi.

Jadi rasan-rasan massal di tengah masyarakat tentang praktik pengelolaan negara, bukanlah ghibah. Tidak ada dosa dalam hal itu.

Yang jadi dosa kalau rasan-rasannya menyangkut urusan privat politikus yang tidak ada hubungannya langsung dengan tindakan dia terkait negara.

Misalnya, ketika politikus korupsi, maka itu berhak diperbincangkan. Termasuk kalau publik anyel lalu bikin meme dan mengolok-oloknya terkait korupsinya itu, menurut saya tidak masalah.

Yang jadi masalah jika kemudian si politikus dikuliti kehidupan rumah tangganya, serta memperlakukan anak istrinya secara hina di depan publik. Tindakan semacam itu menurut saya melampaui batas.

Jadi, jika hari ini publik mengkritisi kebijakan rezim Pak Jokowi, baik di bidang ekonomi, penegakan HAM, maupun menagih janji-janji yang diucapkannya di kampanye 2014 tapi tidak direalisasikan hingga sekarang, itu hak publik. Bahkan kalau terpaksanya ada yang memaki, karena tanahnya digusur, itu pun haknya.

Tapi kalau mengejek kehidupan keluarga beliau, menghina pribadinya, istrinya, anak-anaknya, hingga cucunya, baru itu tindakan yang semestinya kita kecam bersama. Termasuk menuduh beliau keturunan tokoh PKI, yang tidak pernah terbukti. Kalau ada serangan personal semacam ini, publik harus membelanya, sekalipun dalam urusan politik berseberangan dengan beliau.

Untuk bangsa ini, masih terlalu jauh menuju kedewasaan politik semacam itu. Tapi kita yang sudah mulai bisa menemukan keseimbangan pemahaman, bisa mulai saling menularkan kepada kiri kanan. Sebab melihat kebodohan massal menjelang pilpres 2019 ini tentu sangat memuakkan sekali.

Jadi, sesama rakyat tetap jaga persatuan dan tingkatkan pemahaman politik agar praktik kenegaraan kita semakin bermutu, tidak semakin wagu.

Surakarta, 5 April 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.