Menjadi bagian dari pemerintah tapi kerjanya tidak efektif dan korup itu adalah bentuk kedurhakaan pada rakyat dan leluhurnya.

Dulu ketika Republik Indonesia diproklamasikan, kan aslinya nggak punya apa-apa. Lalu terjadi revolusi merebut tanah-tanah bekas kolonial Belanda yang dikuasai Jepang dan merampas tanah-tanah milik para raja Nusantara.

Konon, 2/3 luas DKI Jakarta saja sebenarnya tanah milik Pangeran Sambernyawa. Batavia itu aslinya cuma seluas Jakarta Utara hari ini. Ketika Belanda dan Jepang berkuasa, pemerintah menggunakan tanah-tanah milik Pangeran Sambernyawa itu dengan sistem sewa yang dibayarkan kepada ahli warisnya.

Ketika RI berdiri, secara ajaib tanah itu dikuasai pemerintah tanpa akad yang jelas. Ahli waris Pangeran Sambernyawa bersumpah akan terus menuntut hak ganti rugi atas tanah itu, tetapi sekaligus menyedekahkan tanah itu kepada rakyat miskin yang terlanjur menempatinya. Sekarang di atas tanah-tanah itu berdiri mall dan aneka pusat kegiatan ekonomi yang besar.

Itu baru DKI, tinggal diteliti lagi wilayah lainnya. Selain soal penguasaan tanah, dulu pemerintah RI itu juga kere. Maka Sultan-Sultan di Nusantara banyak yang memberikan bantuan untuk pemerintah, ada yang sifatnya hibah ada yang sifatnya hutang. Kerajaan Yogyakarta, Surakarta, dan Aceh paling banyak memberi. Tanpa jaminan keuangan dari para raja ini, niscaya Indonesia kesulitan mendapatkan pengakuan dari negara lain.

Melihat maraknya korupsi hari ini, ada rasa pilu gitu. Sebagai rakyat, saya sering menggumam, “saya itu ya senang kalau punya uang banyak dan kaya, tapi ya tetep harus dengan kerja keras, tidak dengan cara-cara nyelewengke anggaran besar-besaran kayak sekarang ini.” Pengin rasanya diberi kesempatan menjadi eksekutor para koruptor itu. Caranya dibaringkan di atas papan, tangan kakinya diikat, dan disebari semut cangkrang selama 4 jam per hari selama setahun.

Surakarta, 3 April 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.