Di usia yang sudah di atas 20 tahun, kesadaran peran itu semakin muncul.

Saya bisa bersuara macam-macam saat ini, karena saya berada pada kondisi bebas merdeka. Sebagai petualang yang terus belajar, saya manfaatkan saat-saat seperti ini untuk terus mengasah kepekaan logika dan realita.

Berbeda jika saya jadi seorang kader parpol. Maka tidak etis menjelek-jelekkan parpol sendiri, apalagi menjelekkan parpol lain. Tugas kader parpol semestinya fokus pada pengembangan parpol agar elektabilitasnya terus naik dan menghasilkan politisi berkualitas. Kalau tahu kekurangannya, disalurkan di dalam. Kalau tidak cocok, keluar bikin parpol baru atau gabung di parpol lain atau jadi rakyat biasa lagi.

Berbeda lagi jika saya seorang PNS. Maka tidak etis saya mengkritik hal-hal yang berbau politis. Sekalipun tahu kebobrokan birokrasi, akan lebih produktif jika meniti karir dengan hati-hati sampai memiliki pangkat dan jabatan tinggi (khusus untuk PNS struktural) sehingga memiliki posisi strategis untuk menjalankan koreksi. Lama sekali tentunya, ya iya. Itu pun kalau tidak tersingkir dalam kompetisi internal. Kalau PNS fungsional ya fokus dengan tugasnya sampai dikenal sebagai praktisi handal di bidangnya.

Begitu banyak pilihan peran yang bisa kita ambil. Tapi problemnya adalah kita terkadang tidak tatag dan tutug dalam mengambil peran. Penginnya kita jadi kader parpol, tapi jebul muk cari enaknya, entah jabatan atau malah duitnya. Penginnya jadi PNS, tetapi jebul bukan untuk mengabdi pada rakyat, tapi karena gajinya tetap, baik bekerja produktif maupun sambil leha-leha. Itu bukan hal mudah memang fokus pada peran. Tapi kekacauan tatanan sosial kita hari ini, disebabkan kerakusan kita pada label dan peran, tapi tidak menjalankan peran itu dengan sungguh-sungguh.

Yang paling konyol adalah rakyat di negeri kita yang banyak ini, mendadak suka jadi timses. Bukan orang yang tahu benar tentang seseorang, ia suka menjadi sukarelawan dalam hal membela atau membenci. Dan sejak awal, kita memang tidak terlalu mematuhi bahwa kampanye politik itu punya batas waktu dan seorang jurkam semestinya menunjukkan identitasnya. Akibatnya, sejak era medsos berkembang seolah kampanye politik tidak pernah berhenti. Segala hal selalu dinilai secara politis, padahal sudah di luar masa kampanye. Kita sering gagal memandang berbagai permasalahan ini secara wajar pada proporsinya.

Dalam posisi kita sebagai rakyat, masih saja kita menganggap presiden itu seperti ndoro kita, yang wajib kita agungkan namanya, kita sembah-sembah seperti Tuhan. Lalu kita bertengkar dengan mereka yang agak sinis pada presiden. Karena pertengkaran itulah, yang memuja kian buta, yang benci kian merajalela. Pernahkah kita berpikir untuk merapat ke tengah? Merekonsiliasi diri sebagai rakyat lagi.

Surakarta, 27 Juni 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.