Saya termasuk orang yang merasa geli dengar istilah hutang negara. Kalau hutang pemerintah atau hutang perusahaan mah oke. Tapi kalau ada istilah hutang negara saya timbul pertanyaan, negara bisa punya hutang ya?

Banyak keganjilan yang sebenarnya bisa kita pertanyakan soal itu. Tapi intinya, negara itu kan pemegang mandat kedaulatan rakyat. Rakyat sendiri adalah pemilik dan penguasa sah semua wilayah yang ada dalam konstitusi negara. Sementara uang kan alat pembayaran yang dikeluarkan agar terjadi perputaran ekonomi di negara itu. Kok bisa punya hutang?

Kan kalau pertumbuhan ekonomi meningkat dan butuh jumlah uang banyak, ya tinggal dicetak sebanyak itu. Kalau terjadi perlambatan, ya tinggal ditarik sejumlah tertentu sesuai prosentase perlambatannya. Nanti diedarkan lagi kalau sudah membaik. Terserah mau ditangani langsung negara lewat bendahara negara, atau pemeritah lewat kementerian keuangan, atau didelegasikan ke bank sentral. Nah, makanya kalau pemerintah hutang masih mungkin, kan hutangnya ya sama negara. Tapi kalau negaranya yang hutang, lho kedaulatannya di mana? Atau lebih pedasnya, beneran ada nggak negaranya?

Fenomena dolar AS yang bisa masuk ke lintas negara dan harganya lebih mahal dari mata uang lokal itu juga aneh. Bahkan berlaku ketentuan bahwa pembayaran global pakai dolar, kan lebih aneh lagi. Okelah, secara ilmu ekonomi bisa dijelaskan begini begitu. Tapi kalau pakai logika keadilan dan kedaulatan wilayah, dimana letak keadilan dan kedaulatannya? Itulah mengapa kebanyakan anak muda yang melek IT sekarang lebih banyak berburu dolar, saya juga masih sering main di gituan, biar cepet dapat duitnya sehingga bisa mengerjakan pekerjaan lain yang tidak berbayar gaji.

Jika masing-masing negara itu benar-benar berdaulat secara penuh, ya harusnya hubungan ekonomi antar negara bersifat tawar menawar dong, tidak salah satu mendikte yang lain. Ada perjanjian soal mata uang dan kaidah pertukaran harga, sebelum bicara soal ekspor-impor. Itu baru soal ekonomi, belum politik, pendidikan, sosial budaya, hingga pertahanan. Makanya kalau bicara kedaulatan di era globalisasi saat ini, ya saya lebih suka bicara kedaulatan pribadi dan komunitas. Semakin berdaulat, semakin kita tidak dimainkan oleh ilusi, opini, dan aneka penipuan berwajah akademik sekalipun.

Maka dari itu, saya melihat tentara itu adalah prajurit penjaga negeri. Idealnya, tentara jangan mau jadi centhengnya pemerintah, apalagi pengusaha. Meskipun pemerintahannya kacau balau, mereka masih setia pada negara, walau kadang-kadang disetir untuk melakukan tindakan represif. Kalau mau, mereka kan sebenarnya bisa saja mengambil alih pemerintahan, dan bisa jadi lebih efektif dan efisien. Tapi di zaman yan penuh pengkhianatan semacam ini, tindakan militeristik akan sangat rawan memicu perang. Kalau terjadi perang saudara, celaka bersama jadinya.

Kembali ke hutang negara, terus terang itu nggak masuk akal. Atau barangkali negara kita itu jatah kedaulatannya cuma pada bidang tertentu, adapun soal ekonomi kedaulatannya manut pengusaha uang, eh maksudnya World Bank dan IMF. Kalau begitu aturan mainnya ya udah, nggak apa-apa. Cuma ya nggak usah teriak-teriak negara kita berdaulat penuh, kan gimana gitu. Cemplang rasanya. Kayak laki-laki jomblo yang pura-pura tegar, tapi ingatannya terpenjara pada wanita yang pernah dikenalnya sebentar lalu ia berlalu karena sesuatu hal. Wkwkwkwk

Ngawen, 11 September 2016

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.