Ketika umat Islam yang kebanyakan berpedoman pada fikih klasik berusaha menjalankan demokrasi, jadinya malah terseok-seok.

Demokrasi itu ide Barat yang tegak di atas rasionalisme sekuler. Bisakah kita membangun sistem demokrasi Islam? Ini selalu jadi tanda tanya di negeri ini.

Jika kita belajar dari para ulama yang dulu mengislamkan Nusantara, kebanyakan metode mereka adalah menempatkan kebudayaan di atas kekuasaan. Garap budayanya, konversi terjadi sampai ke akar-akarnya.

Para ulama gigih menggarap kebudayaan sehingga masyarakatnya tertaut dengan Islam mula-mula secara budaya. Mau tidak mau para penguasa akan mengikuti. Sebab obsesi para penguasa tentu adalah tetap ingin berkuasa. Maka penguasa akan mengikuti arah perubahan kebudayaan yang terbentuk di masyarakatnya.

Penggarapan dakwah melalui kebudayaan bukan tanpa resiko. Ketika sebagian ulama sangat ketat berpedoman pada hukum positif Islam (fikih), dakwah melalui kebudayaan mengutamakan kreativitas yang kadang-kadang menimbulkan polemik secara fikih. Tapi itu sudah keniscayaan, sebab fikih itu munculnya selalu ketinggalan. Fikih itu baru dirumuskan setelah ada realitas kebudayaannya.

Nah, hari ini umat Islam ingin keluar dari hegemoni Barat yang sekuler. Tapi lucunya mereka patuh pada demokrasi Barat dan tidak kelihatan melakukan terobosan baru secara kebudayaan yang memang berangkat dari inspirasi al Quran. Trend kebudayaan yang diikuti umat Islam pun ya budaya pop, lagi-lagi ikut sana sini. Umat Islam adalah pasar yang subur untuk kapitalisme.

Bahkan maaf, cara beragama kita hari ini kalau dipikir-pikir sudah semakin mirip dengan gambaran orang-orang Yahudi dan Nasrani seperti yang dikisahkan dalam al Quran, yaitu menuhankan rahib-rahib hingga para rahib itu bisa menempatkan dirinya sebagai pembuat hukum, menggantikan Tuhan. Hari ini fenomena penuhanan manusia itu sangat mengerikan, entah dalam keagamaaan, apalagi soal kekuasaan.

Padahal di al Quran sudah jelas dikatakan, hukum itu milik Allah. Maka apa yang dilakukan manusia itu janjane tetaplah penafsiran. Ia selalu dinamis dan bisa diubah/dikoreksi. Acuan utamanya adalah kemaslahatan. Dalam proses penafsiran ini, yang selalu dijaga adalah kemurnian jiwa dan kebersihan hati dari kepentingan pragmatis yang egoistik.

Jadi pembakuan-pembakuan yang sifatnya kaku, justru akan membuat umat gagap pada realita. Lebih parah lagi, ketergantungan umat pada fatwa menemui kegelapannya ketika para rohaniawan ini kawin dengan kekuasaan politik dan kekuasaan modal. Hari ini kita mengalaminya dan nyaris seluruh dunia juga demikian. Lingkaran setan semacam itu hanya menghasilkan satu produk, kebodohan sistemik.

Umat Islam hari-hari ini sedang berjuang bagaimana bersikap di era demokrasi. Ada yang anti demokrasi, tapi tetap cari makan di dalamnya. Ada yang sangat pro demokrasi, sampai maniak bermain di dalamnya. Ada yang terus mencari jalan keluar agar umat tidak dijadikan bola yang disepak ke sana kemari karena saking bingungnya.

Yang jelas, patron kekuasaan Islam yang panjang itu bentuknya monarki dan komunikasi antar kekuasaannya adalah peperangan. Jadi menghadapi situasi demokrasi zaman ini, umat Islam masih meraba-raba bagaimana mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Islam agar bisa menjadi cahaya peradaban.

PR-nya tentu saja berat. Sebab mendamaikan sesama umat Islam saja susah. Kalau sudah berkait dengan kekuasaan politik dan ekonomi, sulitnya bukan main. Jangankan kok umat Islam antara negara, membuat NU dan Muhammadiyah berjalan beriringan kayak dulu saja susah. Iya kan.

Surakarta, 13 Maret 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.