Para perampok global akan mempertahankan pemerintahan-pemerintahan yang korup. Mengapa? Sebab merampok secara legal itu lebih efisien.

Misalnya merampok negara seluas Indonesia ini dengan cara tradisional, biayanya mahal. Harus membentuk pasukan dan harus berperang dengan masyarakat lokal. Belanda membuktikan mereka hampir bangkrut, bahkan pecah jadi dua negara ketika melawan Pangeran Diponegoro.

Tapi dengan adanya pemerintah, maka perampokan menjadi lebih efisien. Misalnya, si perampok ingin merampok hutan. Tinggal datang sebagai pengusaha, minta hak pengusahaan hutan atau minta konsesi untuk perkebunan kelapa sawit. Sediakan uang cukup besar, tapi tidak seberapa dibandingkan prospek hasil perampokannya. Lalu terbit surat izin dari pemerintah.

Dengan surat izin itu, perampok bisa menggunduli hutan sepuasnya. Kalau ada masyarakat yang melawan ia justru akan diberesi polisi, bahkan tentara. Politikus juga tak banyak bersuara, sebab mereka sudah dapat jatah juga saat perizinan diajukan. Jadi cukup dengan uang pengurusan izin dan janji bagi hasil kepada pemerintah, perampokan berjalan mulus, legal, bahkan dilindungi kepolisian dan tentara. Tentu saja, polisi dan tentara tidak bisa disalahkan, alasannya mereka bertindak sesuai hukum kok.

Jadi itulah paradoks adanya negara. Di satu sisi, kita barangkali butuh negara untuk mengkonsolidasi kekuatan kita. Tapi di sisi lain, ternyata kita juga menciptakan lembaga yang sangat mempermudah perampokan sumber daya alam kita. Jadi harus gimana? Mempertahankan negara, tapi sepertinya perlu memangkas kewenangan pemerintah agar tidak terlalu super seperti sekarang ini.

Surakarta, 9 Februari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.