Skema lembaga yang bernama negara sebenarnya sama saja antara NKRI dan Hindia Belanda. Artinya, jika pemerintah NKRI itu manut sama “bos”nya, ya tidak ada bedanya dengan para Adipati sak kroninya di zaman dulu yang “say yes” kepada para Residen dan Gubernur Jenderal.
Bedanya, di zaman Hindia Belanda, para Kiai dan kaum budayawan masih bisa menjaga kewara’an dirinya sehingga diteladani rakyat dan semua mau berjuang melawan ketidakadilan penguasa yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Nah sekarang, masyarakat mulai berpindah anutan kepada TV dan teman-temannya. Sebagian (kecil) Kiai dan pseudo budayawan (karena kemecer karo donya) akhirnya ikut meramaikan pasar dodolan. Sehingga kiai-kiai yang berusaha meneruskan pendahulunya itu benar-benar terabaikan, ra digagas umate, ra digagas kancane.
Padahal orang itu ketika berguru, produknya adalah metodologi baik berpikir maupun bertindak. Kalau orang bergurunya pada yang metodologinya “macul”, maka kehidupan yang terbentuk ya demi macul. Tapi jika dia berguru pada para pewaris pusaka, ya hidupnya akan menemukan banyak pusaka.
Metode negara dan penguasaannya secara garis besar tetap sama, meskipun teknisnya lebih canggih. Sayangnya metode perlawanan atas ketidakadilannya tidak dilanjutkan lagi. Sehingga jangankan ada perlawanan, wong mudeng posisine we durung. Terus ameh ngapa? Hahaha. Parahnya lagi, yang dinamakan melawan identik dengan ngamuk dan ngremuk. Wa ini, kepekokan serius.
Meskipun kebenaran itu pasti akan dimenangkan, tapi di dunia ini, kaum pedagang akan terus meraup keuntungan. Jadi kalau masih ingin kaya dengan membawa kebenaran, ya serulah kebenaran (sambil dodolan). Wkwkwkwk
Juwiring, 16 Februari 2016
