Bicara politik dan relasinya dengan dunia bakulan itu jangan naif-naif lah.

Misalnya, kebijakan impor itu janjane wajar dilakukan jika diperlukan. Tetapi ketika impor dipaksakan, kita perlu mencari tahu.

Sebab impor itu prinsipnya jual beli, sama halnya kayak ekspor. Bedanya, ketika kita posisi impor, kita itu yang beli. Tapi untuk kebutuhan publik, yang nangani jual beli ini oknum pemerintah (menteri, dirjen, dll).

Setiap kali impor terjadi, artinya pihak penjual di luar negeri merasa senang dapat untung. Keberhasilan ini, umumnya tidak lepas dari peran oknum-oknum pemerintah kita yang mengedealkan jaul beli. Dari situlah muncul istilah balas jasa. Yang nerima komisi siapa? Ya tentu saja yang telah berjasa pada mereka. Yang jelas bukan kita yang nerima komisi itu, iya to.

Berikutnya, kita punya BUMN-BUMN yang sifatnya monopoli. Hari ini kita sering dapat kabar katanya perusahaan rugi. Masak iya PLN rugi. Satu-satunya penyedia layanan listrik negara kok bisa rugi? Bagaimana bisa. Wong pelanggannya pasti, setorannya pasti, dan semua bisa dihitung dengan masuk akal kok rugi. Berarti kemungkinannya ada korupsi di tubuh PLN atau adanya intervensi politik ketika PLN bermitra dengan perusahaan-perusahaan vendor yang ternyata milik para politikus.

Nah, persoalan impor dan BUMN ini saja, sebenarnya bisa digunakan untuk mengukur seberapa culas pemerintah yang sedang berkuasa. Dua urusan ini murni urusan dagang yang sebenarnya bisa dikaji dengan jernih. Tapi mengapa sulit dilakukan, sebab rakyat tidak diberi akses penuh untuk memantaunya.

Saya sih sebenarnya realistis saja, politikus itu umumnya ya licik. Bahkan politikus itu pun umumnya korup. Tapi apa mereka tidak bisa to licik dan korup dalam batas-batas yang patut. Misalnya, negara kita itu kan sedang dalam kondisi membangun, mbok korupnya jangan banyak-banyak. Masak iya, perampokan BUMN besar-besaran dilakukan ketika kita harusnya membangun kayak sekarang. Belum lagi surat utang terus menerus diterbitkan, padahal kita lebih butuh utang yang sifatnya langsung untuk tujuan produktif. Impor juga semakin digalakkan, padahal produksi dalam negeri masih berjalan.

Apakah hasrat serakahnya sudah tidak tertahankan untuk licik dan korup pada taraf yang wajar? Masak iya, rakyat macam kita harus bilang bangsat!! b*j*ng*n!! dst!

Surakarta, 9 Februari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.