Politikus itu kan memang jualan utamanya janji/ program. Makanya ya ditagih kemudian ketika ia berhasil meraih kekuasaan.

Anehnya, ketika ditagih mereka ngeles. Lebih parah lagi, para pendukung militannya mencari-carikan alasan pembenaran, entah kurang waktunya (jadi masa berkuasanya perlu diperpanjang lagi), atau dengan membandingkan dengan kondisi yang lebih buruk, bahkan malah ada yang pakai alasan-alasan langitan untuk tetap melegitimasinya.

Janji tetaplah janji. Konsekuensinya cuma dua, ditepati atau diingkari. Itulah mengapa menjadi rakyat harus cerdas, para politikus outsourcing itu kan cuma bakal menjabat selama 5 tahun, paling lama 10 tahun. Maka ketika ia berjanji berbusa-busa, sudah pasti omong kosong, sebab logikanya dalam 5 tahun itu ia mewujudkan 1 janji/ program saja, asal optimal sebenarnya sudah luar biasa dan pasti terasa betul manfaatnya.

Jadi seharusnya pemilu 2019 ini benar-benar menjadi monentum rakyat untuk belajar demokrasi dengan sungguh-sungguh. Kandidat pilpres kebetulan cuma dua, walaupun ada opsi ketiga yaitu golput. Kandidat caleg buanyak sekali, termasuk para petahana yang telah dan sedang akan mengesahkan RUU lucu-lucu itu. Rakyat masih bisa berkonsolidasi untuk menuntut hak-haknya yang diabaikan para politikus karena mereka lebih berpihak pada tuan-tuan pedagang yang menggusur lahan, merusak areal pertanian, mengeruk bumi meninggalkan limbah yang merusak lingkungan, dan menggunduli hutan untuk kepentingan bisnis mereka.

Berhentilah jadi cebong atau kampret atau fans parpol-parpol. Jika bukan timses, tugas rakyat itu lebih fokus membangun serikat-serikat rakyat yang memiliki power untuk menekan parpol dan parlemen agar mereka lebih serius menjalankan pemerintahan dan mengawasinya. Jika rakyat lebih sibuk pro-proan maupun anti-antian, maka pemerintah benar-benar akan menjadi tenaga kontrak yang dibayari rakyat untuk melayani kepentingan tuan-tuan pedagang secara lebih gila lagi. Rakyat tetap diperas dan dipajaki untuk menggaji para pegawai yang melayani kepentingan korporasi. Pemerintah akhirnya mengangkangi rakyat dan bahkan bisa memperalat organisasi-organisasi milik rakyat untuk menjadi tameng tindakan-tindakan brutal mereka yang sesungguhnya lebih banyak mengangguk pada kepentingan tuan-tuan pedagang.

Surakarta, 4 Februari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.