Kok pada marah-marah sama politisi yang kampanye sebar kaos dan bagi-bagi uang ketika musim pemilu, tapi lupa saat menjadi anggota dewan atau pejabat tinggi.

Bukankah mereka bisa kampanye itu karena mereka ubet cari sponsor dari para pengusaha besar, lalu bisa menyebar kaos dan uang. Wajar kan kalau nanti jadi anggota dewan dan pejabat tinggi yang diprioritaskan para sponsornya.

Negara republik itu mensyaratkan rakyat yang kuat dan mengawasi jalannya pemerintahan, bukan yang santai-santai tiba-tiba ingin ada penguasa yang oke. Makanya kalau ada parpol dan politisi, yang mendukung ya rakyat, jangan sampai ada kaum kapitalis yang mengambil mereka.

Tapi situasi sekarang, karena kita mengalami kebodohan massal dalam politik, akhirnya kita mau-maunya memilih orang-orang yang dijadikan wayangnya para kapitalis. Ya kalau kita memang merasa tidak punya jago, mengapa juga memilih. Apalagi malah memilih orang-orang yang mempromosikan dirinya dengan uangnya sendiri di depan kita.

Kalau kita males-malesan dan pengin tahunya jadi, yo jangan membangun negara republik. Bikin saja negara aristokrasi atau monarki sekalian. Pasrahkan pada raja semua urusan. Tapi ya itu, kalau sekali-kalinya dapat raja tiran, ya siap-siap menikmati kesengsaraan. Sudahlah kekuasaan itu ya janjane muk begitu-begitu saja.

Tapi kita terlanjur membiarkan para pemilik modal berkuasa saat ini. Dan kita sendiri melanggengkan kekuasaannya karena kita juga konsumtif dan berotak kapitalis juga. Bedanya, para pemilik modal menjadi kapitalis definitif. Kita yang kere-kere ini hanya menjadi kaum kapitalis imajinatif. Kepenginannya banyak, tapi ga kesampaian, merga kere. Hahaha

Surakarta, 19 April 2018

Tinggalkan Balasan