Undang-undang itu mestinya berisi butir-butir aturan yang seimbang antara rakyat dan pemerintah penyelenggara negara.

Kalau undang-undang isinya cuma kewenangan pemerintah berbuat apa saja dan ancaman-ancaman buat rakyat, tanpa ada konsekuensi kebalikannya, jenenge undang-undang pekok. Undang-undang pekok semacam ini ternyata banyak diproduksi oleh pemerintah dan parlemen kita.

Misalnya UU ITE, itu salah satu UU gila di mana pemerintah selalu dalam posisi menang sebab kalau ada viral video yang isinya tentang kegoblokan pihak pemerintah, yang terjerat cuma penyebar videonya. Sementara tidak ada konsekuensi apa-apa atas pernyataan goblok yang muncul dari oknum pemerintah.

Mbok sesekali ada konsekuensi yang tertulis dalam undang-undang. “Kalau ada oknum pemerintah yang salah omong atau membuat pernyataan hoax, rakyat boleh menghukumnya ramai-ramai di tempat umum selama satu hari penuh. Hukumannya tidak boleh bersifat kekerasan, tetapi harus menyehatkan dan terukur. Misalnya disuruh push up, di suruh lari keliling lapangan, dll.”

Kalau perumusan undang-undang selalu berat sebelah kayak sekarang, rasanya kita tidak sedang bikin negara deh. Kita sebenarnya sedang bikin kandang untuk mengurung diri kita sendiri. Kita bangun negara dan kita beri mandat pada pemerintah yang tugasnya merepotkan kehidupan kita tanpa henti. Barangkali kita sudah bosan hidup di Nusantara yang serba indah ini, sehingga perlu menciptakan lembaga pengganggu yang abadi.

Surakarta, 1 Februari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.