Lembaga perwakilan rakyat harusnya lebih diperhatikan ketimbang pemerintahan. Sebab di lembaga itulah kekuatan rakyat dikonsolidasikan.

Maka, di lembaga itu harusnya rakyat melototin bener-bener. Hubungan rakyat dengan para wakil rakyat harus definitif. Pun demikian, yang boleh jadi wakil rakyat harus yang berkelas, bukan yang hobi tidur dan mbolos.

Kerjaan wakil rakyat itu ya gelar perkara atas aspirasi rakyat yang mereka terima di wilayah perwakilan masing-masing. Bila perlu setahun rapat tanpa henti ya nggak masalah. Itu kerjaan mereka dan mereka digaji besar untuk itu kok.

Di Indonesia, ada ketidakjelasan antara rakyat dan wakil rakyat. Rakyat itu tidak punya kepastian lho bahwa ia diwakili siapa di parlemen. Sebab para anggota dewan pun merasa hanya mewakili pihak yang dulu memilihnya saja. Lha terus rakyat yang memilih dan kebetulan pilihannya tidak jadi anggota dewan suruh ngadukan aspirasi ke siapa?

Lebih lanjut, rakyat tidak punya jaminan untuk mengekang tali para wakilnya. Para wakil itu ibarat hewan peliharaan rakyat yang harusnya tunduk pada kehendak rakyat. Tapi di Indonesia, wakil rakyat itu begitu terpilih bisa seenaknya sendiri. Mereka tidak bisa dilengserkan oleh rakyat yang diwakilinya. Bahkan lebih buruk lagi, wakil rakyat taatnya sama partai politiknya. Sehingga kepentingan yang dibawa oleh para anggota dewan kebanyakan kepentingan parpolnya, sambil bilang “ini demi rakyat”. Rakyat ndassssmu.

Dengan diabaikannya lembaga perwakilan, maka jangan heran jika kita punya pemerintahan yang bisa seenak udelnya mengatur apa pun. Bahkan menteri urusan A bisa mengurusi urusan yang bukan bidangnya. Dia bahkan bisa melampaui presidennya. Mengapa? Karena para politikus yang menjabat sebagai wakil rakyat tidak bekerja sebagaimana mestinya. Harusnya kejadian semacam itu membuat wakil rakyat marah dan memblokir akses kewenangan pemerintah sampai pemerintah melakukan berbagai perbaikan.

Kita setuju berdemokrasi, artinya potensi-potensi kekuasaan yang kita miliki diwakilkan dan dikonsolidasikan pada wakil rakyat. Di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat seorang anggota dewan itu sebenarnya adalah konsolidasi dari sekian ribu hingga sekian ratus ribu orang. Artinya ia tidak datang sebagai dirinya, tetapi membawa mandat sebanyak orang yang diwakilinya. Esensi perwakilan rakyat itu disitu. Kekuatan rakyat satu kabupaten/kota, provinsi, dan negara dikonsolidasikan dalam bilangan gundul-gundul para anggota dewan itu.

Tapi karena status perwakilan yang ada memang tidak jelas antara wakil dan siapa saja yang diwakilinya, maka wakil rakyat itu bisa nggedebus sesuka hatinya sambil bilang atas nama rakyat. Bukan atas nama rakyat yang terdaftar dalam buku mandat kami. Kalau mereka punya buku mandat resmi, maka orang lain bisa mengecek apakah cangkemannya para wakil rakyat sesuai realita dengan rakyat yang diwakilinya. Jadi harus ada kejelasan, wakil rakyat di sebuah kabupaten mereka sebenarnya secara definitif masing-masing mewakili rakyat yang mana. Demikian pula di tingkat provinsi dan negara.

Kalau sistem perwakilan rakyat sudah benar sesuai nalar orang bernegara, mau pakai model pemerintahan apa pun, pasti berjalan baik. Sebab pemerintahan itu hakikatnya pelaksana dari mandat rakyat. Mandat rakyat dikelola oleh wakil rakyat. Di tangan para wakil rakyat itulah seharusnya pemerintah dicongok hidungnya. Bukan seperti sekarang, pemerintah ibarat seperti kerajaan, lalu Presiden dianggap sebagai raja dikawal para menteri laksana abdi dalem, dengan anggota dewan sebagai dewan penasihat kerajaan. Bagaimana dengan parpol? Itu sekarang jadi semacam PJ tenaga kerja yang hasil rekrutannya nanti dipekerjakan di lembaga dewan kerajaan maupun di ndalem kerajaannya.

Surakarta, 24 Januari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.