Sejak mengikuti postingan-postingan Bang Abdi Johan, saya banyak mendapat pencerahan, terutama kesadaran tentang hukum.

Itulah mengapa kasus pembakaran bendera kemarin menjadi begitu sederhana di mata saya. Itu persoalan yang seharusnya sangat mudah diselesaikan dengan hukum yang sudah ada.

Pengibar benderanya, oknum banser pembakar bendera, dan penyebar videonya ditangkap. Pengibar bendera diperiksa motif pengibaran benderanya. Oknum banser diperiksa terkait eksekusinya yang berlebihan, padahal itu wewenangnya kepolisian dan militer. Penyebar videonya diperiksa motif mengedarkan video tersebut kepada publik.

Tidak bisa dipungkiri masing-masing pihak pasti memiliki preferensi politik masing-masing. Termasuk memiliki preferensi ideologi yang saling bertolak belakang. Tetapi dengan aturan hukum yang berlaku, tindakan mereka bisa dinilai secara obyektif menurut kacamata hukum itu. Jika itu dijalankan secara transparan sebenarnya masalah akan segera selesai.

Jika si pengibar bendera terbukti melakukan provokasi, yaitu mengibarkan bendera dengan sengaja untuk memancing banser, maka dia harus dihukum. Jika oknum banser melakukan tindakan pembakaran karena inisiatif sendiri, maka yang bersangkutan juga diberi tindakan hukum, minimal membuat pernyataan publik dan induk organisasinya memberikan klarifikasi, sebab itu bentuk kelalaian pimpinannya. Si pengedar video, jika memang terbukti memprovokasi massa, berarti juga harus dihukum.

Jika penyelesaian hukum dijalankan dengan benar dan transparan, tidak dibumbui provokasi SARA (dengan membawa-bawa istilah kalimat tauhid) dan berbagai kepentingan politik, maka publik akan tenang dan mendapat kepastian hukum. Bahwa banyak umat Islam memang sakit hati melihat peristiwa itu, kedewasaan umat juga harus dijalankan mengingat negara ini adalah negara hukum, bukan negara gengster yang mainnya hero-heroan.

Ya memang sih, kita merasakan banyak ketidakadilan, terutama jika itu menyangkut penegakan hukum terhadap para elit. Tetapi, jika kita memang bersepakat untuk membangun negara, kita sendiri pula yang harus belajar untuk menegakkan hukum yang sudah diundangkan. Jika memang menemukan regulasi yang bertentangan dengan rasa keagamaan kita, ya tetap tempuhlah mekanisme yang disepakati untuk mengusulkan perubahan, yaitu lewat jalur parlemen, judicial review di MK, dll. Kecuali, memang sudah diberi kuasa Tuhan secara penuh untuk membereskan semua urusan ini sendirian. Kalau memang dapat mandat itu, ya monggo segera dijalankan. Saya nanti tak ikut menikmatinya. Sebab kalau memang benar-benar dari Tuhan, pasti tatanan yang baru akan sempurna.

Surakarta, 27 Oktober 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.