Di zaman Orde Baru, tentara maupun pensiunan tentara itu merangkap jadi macam-macam dari Gubernur, Bupati, dan berbagai jabatan strategis untuk mendukung kekuasaan Eyang Soeharto.

Di zaman sekarang, tentara sudah dikandangkan ke barak. Giliran dosen-dosen merangkap jabatan strategis macam-macam. Akhirnya kampus kekurangan dosen dan jam-jam kuliah sering kosong atau dibanjeli saja. Dengan sendirinya kualitas penelitian yang dihasilkan juga ala kadarnya karena dosen-dosennya nyambi macam-macam. Dari pada mendatangkan dosen-dosen asing, mending kembalikan para dosen itu ke kampus.

Lha terus yang mengisi jabatan-jabatan strategis siapa? Ya para birokrat. Yang penting manajemennya diperbaiki seperti perusahaan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya PNS itu diperlakukan seperti karyawan perusahaan. Tidak berkerja optimal ya diberi sanksi berat, bila perlu dipecat. Penak banget no, gaji rutin, sebagian kerjanya cuma udad udud di belakang sambil ngobrol. Terkadang jam kerja malah turut warung sate, pakai seragam dinas lagi.

Perbedaan lembaga pemerintah dan perusahaan itu terletak pada orientasi akhirnya. Pemerintah berorientasi pada terwujudnya pelayanan masyarakat yang maksimal. Sedangkan perusahaan berorientasi mengeruk keuntungan yang besar. Dalam mekanisme pelaksanaan seharusnya pemerintah tidak kalah militan dengan perusahaan. Wong sama-sama menggunakan dana dan para pegawainya dibiayai kok.

Untuk sementara ini, kita masih menghadapi realita pemerintah yang orientasinya mirip perusahaan, tetapi berjalan dengan manajemen ala kadarnya. Karena mirip cara perusahaan berjalan, maka target masa depannya mengeruk laba dengan memperbaiki infrastruktur yang dibiayai dari hutang. Masalahnya, rakyat diposisikan sebagai konsumen yang diberi produk ala kadarnya juga tapi disuruh bayar mahal. Ibaratnya disuguhi tahu dari kedelai kelas rendah, disuruh membayar 100rb per buah.

Soal masuk jadi PNS dengan sogok-sogokan itu memang krusial. Tetapi jika para pimpinan birokrat dan politisi itu bisa sedikit profesional dengan menerapkan kebijakan ketat ala perusahaan dalam manajemen pemerintahan, tentu orang pikir-pikir untuk jadi PNS. Sebab jadi PNS, meskipun gajinya tinggi dan terjamin, bayang-bayang pemecatan juga bisa terjadi jika tidak memenuhi target. Selain itu, mata anggarannya dibuat seteknis mungkin, jangan isinya pengembangan, optimalisasi, dll yang serba absurd. Mbok ditulis: untuk menyelenggarakan pelatihan, untuk pemberian insentif, dll. Lebih definitif dan jelas kontrolnya. Dengan cara seperti ini, jumlah PNS malas bisa ditekan dan uang pemerintah bisa dihemat.

Tapi lagi-lagi kita memang mengalami masalah. Bagaimana mengawal itu semua. Katanya ini negara republik, tapi peran rakyat cuma suruh ikut pemilu per lima tahun je. Paling banter cuma demo-demo dan protes dimedsos. Itu pun nanti ditangkap juga kalau dianggap terlalu bikin gaduh. Bagaimana cara membuat rakyat di negara republik bisa menyalurkan kontrolnya kepada para politisi dan pelayannya. Masak iya, sudah jelas-jelas tersandung kasus korupsi, masih bisa nyalon untuk jadi petinggi lagi?

***Terpantik dari status pendek Prof. Abdul Gaffar Karim soal kritik beliau terhadap rencana mendatangkan dosen-dosen asing.

Surakarta, 21 April 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.