Mau dibully habis-habisan pun, kualitas pencitraan Pak Jokowi relatif tidak bisa disaingi oleh politisi lain di negeri ini. Terutama ketika bicara tentang keharmonisan keluarga, keluarga Pak SBY aja masih kalah.

Politisi itu ya memang salah satu lelakunya memang pencitraan, jadi tidak perlu diejek. Makin diejek makin populer, seperti halnya semakin dipuji. Dalam dunia demokrasi zaman now, pencitraan adalah keniscayaan para politisi, baik secara wagu (karena tidak kuat bayar konsultan politik atau apes dapat konsultan nganu) maupun elegan dan tepat guna.

Menjelang pilpres 2019, para politisi akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun citra diri secara maksimal. Segala cara akan dikerahkan, baik melalui media sosial, televisi, koran, bahkan bisa sampai ranah testimoni tokoh-tokoh terkemuka yang memiliki taji kata-katanya, baik itu pernyataannya langsung secara aktual ataupun hasil comotan yang dipas-paske.

Sebagai rakyat di negara republik, seharusnya kita tidak perlu ruwet-ruwet amat menjadikan pencitraan sebagai suatu masalah rumit dalam pemilu. Politisi ya akan melakukan itu. Jadi jangan naif gara-gara lihat pencitraannya keren, kinerjanya pasti keren, njuk dibela sampai kayak membela nabi. Begitu pula, gara-gara jadi oposisi, njuk semua perkataannya dianggap mengganggu pemerintah.

Posisi rakyat tidak seharusnya pro pemerintah atau pro oposisi yang demikian. Ya tetap kudu tengah-tengah, kadang mendukung program pemerintah yang baik, kadang dukung oposisi menyuarakan koreksi. Jangan mau jadi underbow pemerintah tulen, atau sebaliknya jadi underbow oposisi tulen yang selalu lihat jeleknya saja kinerja pemerintahan. Tapi merumuskan sikap tengah-tengah semacam ini susah jika sejak awal kita memang merangkap diri sebagai timses kelompok kita dan sejak awal sudah berpikir bahwa Indonesia adalah untuk kelompok kita, bukan kelompok kita untuk Indonesia.

Kini sebagian besar kita berpikir bahwa Indonesia harus dikuasai sesuai kehendak kelompok kita, maka terjadilah perebutan Indonesia. Masing-masing yang berebut mengaku sebagai yang paling berhak. Tanpa sadar masing-masing yang berebut akhirnya dikompori agar terus bertengkar. Energi bangsa habis untuk dukung mendukung konyol semacam ini dan kita lupa bagaimana bersinergi untuk kerja-kerja besar seperti yang pernah disuarakan Bung Karno. Apalagi nama besar Bung Karno sekarang dimonopoli dan dijadikan jimat oleh salah satu kelompok yang tengah berebut Indonesia itu.

Kalau negara ini hendak ditegakkan dengan cara rebutan, mbok sudah, pertama-tama hapuskan Pancasila dulu. Dari pada malu-maluin, bilangnya ber-Pancasila, bilangnya ber-Bhineka Tunggal Ika, ternyata diam-diam kita meniru cara-cara Eropa abad kegelapan dan cara-cara Timur Tengah sejak zaman baheula dalam membangun kekuasaan.

Surakarta, 31 Maret 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.