Sudah sewajarnya menjadi rakyat itu lebih banyak kritisnya dari pada apresiasinya kepada pemerintah. Sebab ini negara republik dengan aturan demokrasi.

Yang jadi masalah adalah kalau yang poin dikritik bukan masalah-masalah publik yang sudah disepakati tapi tidak dijalankan pemerintah. Seperti yang berjalan saat ini, kritik yang bertebaran lebih banyak bernuansa sentimentil dan sektarian.

Sebagai rakyat, berarti ya harus bisa mengambil jarak dari kepentingan politik praktis. Sebab mitra rakyat adalah pemerintahnya. Sementara unsur pemerintah selain diisi oleh pegawai seumur hidup, juga terdapat tenaga kontrak 5 tahunan. Yang mengawal tenaga kontrak 5 tahunan ini adalah oposisinya. Nah rakyat berdiri di atas itu semua. Mau koalisi atau oposisi, mereka tidak lepas dari kritikan rakyat.

Masalahnya, seberapa siap kita jadi rakyat? Lebih jauh lagi, seberapa siap kita mempertahankan republik ini? Sebab sejak peristiwa 2014 yang kenthir itu, populasi penduduk yang jumlahnya ratusan juta ini sepertinya lebih suka menjadi hamba raja, bukan rakyat. Lha kalau gitu, mengapa tidak dideklarasikan saja sebagai Negara Kerajaan Indonesia. Mumpung rajanya jelas, lengkap dengan ibu surinya. Biarkan sang raja menindas pangeran-pangeran lain beserta para pengikutnya. Kita tidak perlu ambil pusing.

Kalau negara kerajaan itu berdiri, saya mau minta tanah perdikan. Saya nggak akan ngganggu sang raja dan akan menikmati tanah perdikan saya sendiri sampai akhir hayat.

Surakarta, 30 Mei 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.