Sebagai orang Jawa Tengah-an, saya lihat Pak Jokowi itu banyak terinspirasi Pak Harto. Bedanya, pemerintahan Pak Harto didahului Bung Karno yang dikenal gagah berani sebagai pemimpin dunia. Sedangkan pemerintahan Pak Jokowi didahului mama papa yang ga akur dan kedua-duanya hobi kencan sama tetangga. Satunya AS, satunya lagi Tiongkok.
Pak Jokowi sepertinya prihatin lihat bangsa Indonesia bertahun-tahun sejak NKRI diubah konstitusinya tahun 2002 atas prakarsa para kaum yang mengaku reformis padahal aslinya numpang nyikat sambil nginjak-injak para pejuang 1998, tidak kunjung membangun lagi seperti zamannya Pak Harto. Makanya beliau menggalakkan proyek infrastruktur besar-besaran agar mendorong pertumbuhan ekonomi.
Situasinya tentu berbeda antara Pak Jokowi dan Pak Harto. Pak Harto mengurus mantan rakyatnya Bung Karno, yang disamping gigih berjuang, preferensinya jelas entah sebagai Islamis, Nasionalis, maupun Komunis. Hal ini memudahkan Pak Harto melakukan penertiban dan penataan. Apalagi media, LSM dan segala perangkat pendukung negara masih bisa dikendalikan pada zaman itu.
Sementara sekarang, Pak Jokowi harus mengurus rakyat yang bukan saja aneh, tapi juga pelupa. Rakyat yang diurus Pak Jokowi sebagiannya baper akut, pas lagi suka begitu ngefans, pas lagi benci mengerikan sekali. Dua pendahulunya memang keren, yang satu suka mengajak bernyanyi, yang satunya suka memancing tanda tanya. Akhirnya sebagian rakyatnya kangen sama Pak Harto, seolah lupa pada penindasannya terhadap umat Islam yang begitu kejam pada saat itu walau di akhir masa kepemimpinannya beliau bertaubat dan semoga husnul khatimah.
Sebagai presiden berwatak Jawa yang sama-sama ingin berbuat untuk rakyat ya keduanya menerjemahkan rasa sayangnya dengan membangunkan infrastruktur. Tapi duit pemerintah menipis akibat dihabiskan untuk proyek mercusuar pendahulunya. Bung Karno sibuk membangun politik luar negerinya sehingga dikenang banyak bangsa, yang membuat bangsa Indonesia masih dihargai di mata mereka. Sedangkan sang papa mama sebelum Pak Jokowi sibuk pencitraan dan mengisi kantong dirinya maupun anak buahnya. Akhirnya Pak Harto utang ke IMF yang waktu itu sedang kayak-kayanya, dan Pak Jokowi hutang ke Tiongkok yang saat ini sedang kaya-kayanya.
Namanya hutang ke luar negeri demi pembangunan ya ada harga tebusannya. Zaman Pak Harto tebusannya adalah modernisasi dan globalisasi yang sekarang bikin pikiran orang se-negara njungkel jempalik logikanya tidak karuan. Semakin tidak masuk akal, semakin menarik dan terkenal di negeri ini. Sementara di era Pak Jokowi tebusannya adalah space kehidupan bagi rakyat Tiongkok yang masih kurang sejahtera sehingga perlu dicarikan kerjaan oleh negaranya di proyek-proyek luar negeri mereka.
Nah, jadi inginnya Indonesia itu menjadi negara yang membangun dan modern seperti negara-negara Barat, atau cukup menjadi negara yang tidak ngapa-ngapain. Membuka kran investasi secara nasional besar-besaran ya konsekuensinya memang seperti ini. Dan jangan-jangan Anda berpikir bahwa Indonesia masih merdeka? Baca lagi isi perjanjian KMB 1949 agar paham. Zaman itu kita sudah tidak merdeka secara ekonomi. Hari ini kita semakin tidak merdeka di berbagai bidang. Bahkan untuk bisa berpikir dan bersikap merdeka saja susah, wong untuk menjadi orang Islam saja ga percaya diri, harus melabeli diri dengan merk tertentu, untuk bersikap terhadap persoalan kemanusiaan pun, harus berkubu dengan menyalahkan salah satu pihak.
Lalu para leluhur bangsa ini bersidang. Salah satu mengusulkan, “kita harus memberikan penghargaan Gemblung Award kepada anak cucu kita atas kesuksesan mereka mengubah setting akal sehat mereka sendiri”. Allah tidak menghinakan orang yang bodoh, selagi mau belajar. Tapi jika kita justru memilih membodohkan diri, bukankah ini adalah salah satu bentuk pemurtadan?
Ngawen, 18 Desember 2016
