Legitimasi pemerintah NKRI kan dilihat dari ketaatannya pada landasan perjanjian bernegara (Pancasila) dan konstitusi dasar (UUD 1945). Sebenarnya rakyat (bukan PNS dan aparat negara yang lain) bisa menggelar forum diskusi untuk menganalisis kesesuaian tindakan dan kebijakan negara berdasarkan acuan diatas. Hal ini penting untuk melihat apakah pemerintah NKRI yang sekarang masih legitimate atau perlu disusun pemerintah NKRI baru yang bisa diberi mandat untuk menjalankan amanat rakyat.

Masalahnya, kita saat ini tidak memiliki lembaga yang menjadi representasi negara sehingga bisa mewakili suara rakyat. MPR yang dulu menjadi payung tertinggi dari semua lembaga negara malah melucuti kekuasaannya sendiri. Dan kebanyakan rakyat juga tidak tahu bahwa mereka itu yang punya negara, malah mentalnya tetap kawula. Makanya tidak heran jika kita ketemu Bupati, Gubernur, atau Presiden kita sampai mbungkuk-mbungkuk, padahal menurut aturan demokrasi yang katanya kita jadikan sistem di negeri ini, mereka kan pelayan kita, outsourcing lagi, wong cuma dikasih kontrak maksimal 10 tahun.

Karena kita itu terlanjur berdemokrasi tapi cara berpikirnya masih terjajah feodalisme di segala bidang, salah satu jalan tengahnya kita mulai bisa berpikir untuk mengembalikan kekuasaan raja-raja Nusantara dan mengembalikan pesantren menjadi kawasan perdikan. Tapi masalahnya, para pewaris raja yang sesungguhnya belum banyak yang muncul, baru beberapa saja yang terlihat. Alam juga belum banyak menunjukkan tanda-tanda perwujudan satria pinandita sinisihan wahyu-Nya. Sepertinya Allah masih berkehendak untuk menguji kita apa mau belajar lebih rajin atau ikut-ikutan pesta aneh dalam demokrasi yang sebenarnya sangat tidak demokratis ini.

Apa hubungannya kekuasaan raja dengan pemerintahan negara? Jika masyarakat kita yang masih bermental kawula ini, tidak diwakili oleh institusi kekuasaan yang kuat ya selama itu akan terus dikadali para politisi dan pengusaha kapitalis lewat pemilu. Tetapi jika ada lembaga kekuasaan yang kewibawaannya lebih tinggi dari institusi pemerintahan maka ia akan menjadi rem penyimpangan pemerintahan sekarang. Jika pemerintahan terlalu korup, raja dan para ulama bisa memerintahkan tentara mengambil alih kekuasaan sementara agar tersusun pemerintahan baru yang lebih baik. Raja dan ulama yang saya maksud bukanlah seperti di film-film itu.

Hanya saja, kerusakan pola pikir massal masyarakat kita membuat semua hal terbalik-balik. Yang bukan raja di agung-agungkan, yang bukan ulama dielu-elukan. Itulah mengapa para ksatria dan pewaris raja memilih hidup menjadi orang biasa di tengah-tengah kita. Para ulama yang berilmu tinggi juga kebanyakan memilih tinggal sebagaimana rakyat biasa, menjadi gentong yang hanya akan mengeluarkan ilmunya pada mereka yang memang mau menuntut ilmu.

Tidak perlu sedih dengan kerusakan sekarang. Yang penting kita berkomitmen menjadi orang baik. Lebih peka terhadap alam dan melakukan tindakan yang tidak merusak alam. Dekat dengan orang-orang kecil, karena di sanalah para guru itu menyamar. Kekuasaan sejati yang diidam-idamkan oleh semua manusia akan datang pada saatnya nanti. Yang dibutuhkan adalah keyakinan kita dan usaha-usaha kita menyambutnya dengan perjuangan nyata baik fisik, intelektual, dan spiritual. Tidak perlu menebak-nebak nanti raja atau khalifah atau apa, karena yang terpenting adalah tegaknya kepemimpinan yang berkeadilan, negara yang sesungguh-sungguhnya negara.

Mungkin sebagian pembaca status ini akan menyebut ini khayalan. Biar saja. Wong Allah saja membebaskan hamba-Nya mau beriman atau kafir, padahal udah diberi bukti banyak. Apalagi cuma saya yang modalnya cuma kumpulan huruf dalam pola kata dan kalimat berbahasa Indonesia. Hahaha.

Solo, 1 September 2016

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.