Sejak orde baru berdiri (atau malah sejak dibubarkannya Konstituante), tradisi musyawarah mulai terhapus sedikit demi sedikit. Kita dibiasakan dengan aturan hukum yang diberlakukan oleh penguasa.

Padahal asumsi dasar dibuatnya aturan hukum adalah setiap orang tidak bisa dipercaya. Makanya ia diatur harus begini begitu dan diancam dengan hukuman jika melanggar. Barangsiapa … maka ….

Saking lamanya indoktrinasi semacam itu dilakukan, akhirnya bangsa kita tidak menghargai nilai kemanusiaan dan keadilan. Pokoknya apa-apa berdasarkan pasal-pasal hukum dalam undang-undang, sekalipun undang-undang itu mencederai keadilan.

Doktrin buruk semacam itu juga menjalar dalam cara kita beragama. Umat Islam menjadi begitu fikih minded terhadap apa pun. Banyak sekali kerugian yang dialami umat Islam akibat pergeseran paradigmanya sendiri.

Misalnya dalam pengamalan zakat dan sedekah, karena zakat dianggap fardhu ain dan sedekah hanya sunnah, adanya fikih zakat justru menghilangkan jiwa filantropi umat Islam sendiri. Sebab apa-apa terlalu dihitung njlimet.

Bagi hartawan yang punya simpanan 100 M, dia punya pembenaran untuk hanya mengeluarkan 2,5 M saja untuk zakat. Bagi yang miskin dia punya alasan untuk tidak keluar harta karena belum mencapai nisab. Secara tidak sadar fikih zakat justru membuat kita “petung”.

Paradigma hukum yang berjalan di kehidupan kita saat ini tidak meletakkan manusia sebagai manusia yang punya nurani kebaikan, tetapi mencurigai manusia sebagai pelaku kejahatan. Sehingga isi aturan itu selalu disertai dengan ancaman.

Makanya tidak heran jika kemudian orang juga mabuk fikih. Orang menjadi sangat enteng bilang kafir, sesat, bid’ah, dll kepada orang lain. Padahal fungsi belajar fikih itu untuk mengeksekusi diri sendiri agar proses mujahadahnya berjalan dengan baik.

Fikih hanya bisa digunakan untuk mengeksekusi orang lain jika itu menyangkut kepentingan umum seperti keamanan dan ketertiban, jual beli, dan kepemimpinan. Itu pun selalu ditekankan untuk bermusyawarah, bukan dengan merumuskan pasal hukum untuk dipaksakan kepada kelompok lain.

Apalagi di negara kita yang madzhab hukumnya Kelsenian, di mana Kelsen sendiri adalah seorang sekuler yang tidak meletakkan agama sebagai sesuatu yang penting, maka fikih hanya pelengkap penderita saja. Ia jadi semacam wacana yang ragu-ragu diaplikasikan karena dihadapkan pada argumen bahwa NKRI bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler (katanya).

Surakarta, 18 September 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.