Fenomena lahirnya negara bangsa (nation state) yang dibangun oleh semangat nasionalisme (kadang nasionalisme sempit atau chauvinisme) hingga hari ini sering bikin gagap umat Islam yang fikihnya masih memakai pedoman model monarki Islam, di mana penguasanya seorang muslim yang orang-orang non muslim statusnya numpang di bawah kekuasaannya.

Makanya sering timbul masalah ketika umat Islam telah mengadopsi tatanan negara bangsa macam sekarang tapi masih menggunakan patokan fikih ala-ala monarki Islam itu. Apalagi ketika umat Islam dihadapkan pada sistem demokrasi. Jika elit umat Islam di Indonesia itu tidak berkelindan dan saling bertolak belakang kepentingannya, sebenarnya mereka bisa menang mutlak jika dikontestasikan. Tapi dengan kekuatan elitnya saja terpecah-pecah, maka sulit diharapkan demokrasi akan dipegang oleh umat Islam.

Dalam keadaan seperti sekarang, kita jumpai ada umat Islam yang marah-marah menolak sistem demokrasi dan ingin menggantinya (padahal tinggal di negara yang berusaha menerapkan demokrasi walau abal-abal). Ada juga umat Islam yang larut dalam demokrasi tapi abai dengan substansinya, sehingga turut berperan aktif dalam resepsi-resepsi kulit demokrasi bahkan malah cuma jadi penjilat kekuasaan. Kedua golongan ini sama-sama menyedihkan, yang satu tidak bisa menerima realita, yang satunya terlalu hanyut hingga lupa daratan.

Sistem negara bangsa yang salah satunya adalah mengusung kesetaraan bersama akhirnya menimbulkan polemik di antara sesama umat Islam. Zaman dahulu umat Islam menerapkan hukum-hukum Islam karena diuntungkan oleh sistem monarki yang ada. Sehingga hukum fikih yang sudah dirumuskan ulama dapat diterapkan sebagai hukum positif. Di negara bangsa, tidak bisa demikian. Rancangan hukum positif dari mana pun sumbernya harus dikontestasikan dulu di parlemen sebelum disahkan. Nah, di bagian inilah umat Islam sendiri mengalami keributan internalnya, sebab yang satu merasa harus sangat tegas di parlemen, yang lainnya merasa harus mengalir dulu.

Menurut saya, umat Islam terlalu lama menikmati hidup dalam sistem monarki. Mereka tidak siap menghadapi tantangan baru demokrasi. Untungnya umat Islam di Indonesia tidak sampai mengalami perang seperti Timur Tengah yang masyarakatnya baru belajar demokrasi tapi justru dimanfaatkan oleh kekuatan militer. Dengan demikian, membayangkan umat Islam Indonesia yang bisa menikmati demokrasi dalam posisi sebagai pemain utama, bukan sekedar pelengkap penderita kayak sekarang masih butuh waktu panjang. Butuh pendidikan demokrasi yang rasional bagi umat Islam sehingga tidak terjebak pada demokrasi sekuler tapi juga tidak nggamblok pada oligarki manapun.

Untuk saat ini kita maklumi dulu sementara, wong daya jangkau umat Islam masih sebatas demokrasi adalah pemilu. Itu persis kayak cara beragama umat Islam hari yang menyamakan bahwa Islam adalah NU, Muhammadiyah, MTA, Salafi-Wahabi, Syiah, dll. Butuh perjuangan panjang untuk mengupgrade umat ini. Selain itu, karena umat Islam di Indonesia juga terlalu lama dikebiri oleh kolonialisme hingga orde baru, ketika mereka punya kesempatan bangkit kayak sekarang yang keluar di awal ya masih semburan dendam dan kemarahan. Wajarlah bertahun-tahun dikerdilkan je. Tapi kita bisa memulai untuk generasi selanjutnya tumbuh menjadi muslim yang tidak lagi mewarisi dendam dan kebencian pada masa lalunya. Sebab visinya adalah umat Islam menjadi pemain utama peradaban, bukan pengekor, apalagi cuma pelengkap penderita.

Surakarta, 3 Maret 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.