Salah satu teman FB yang sejauh saya mengenali postingan-postingannya yang berbobot, punya perhatian lebih terkait persoalan hukum.

Berdasarkan kajiannya, negara kita itu secara hukum memang sekuler. Para guru besar kita yang disebut begawan hukum, mengikuti madzhab Kelsen dengan teori hukum murni-nya, yang sekuler kaffah.

Berarti sekalipun kita melabeli gerakan kita dengan nama agama, sebenarnya akan selalu terikat dengan aturan hukum yang sekuler itu. Dalam madzhab Kelsen, agama yang memang memiliki kandungan metafisis, tidak boleh dimasukkan dalam pertimbangan hukum, sebab dapat melemahkan hukum. Matek kon.

Mengapa para guru besar kita tidak merumuskan hukum menurut tatanan bangsa ini sendiri dan mengikuti keumuman mayoritas masyarakat negeri ini yang muslim? Nah itu pertanyaan bagus kan. Jawabannya, sebab para begawan itu dididik oleh Barat dan tidak mau kembali ke para tetua adat kita maupun para ulama kita. Mereka akhirnya tetap bertahan sebagai penjaga hukum berdasarkan madzhab yang dianutnya itu.

Maka tidak heran, jika hukum-hukum adat masyarakat lokal kita dan fikih-fikih keagamaan tidak mendapatkan tempat yang baik dalam studi hukum negeri ini. Sebab ya memang madzhab yang dianut para begawan hukum memang tidak memberi ruang yang pantas untuk keduanya. Makanya fatwa MUI tidak akan berpengaruh apa pun, kecuali fatwa-fatwa seputar label halal, fatwa syariah (maksudnya yang menguntungkan kapitalis), hingga fatwa politik elektoral. Di luar itu tak jamin fatwa-fatwa MUI tidak akan diikuti, sebab ia bukan aturan hukum.

Jangan tanya lagi norma-norma adat yang dahulu telah membangun tata kelola kehidupan peradaban ini dengan sangat apik. Di mata para pengikut madzhab Kelsen, norma adat bukanlah hukum. Padahal kita sendiri sudah memahami bagaimana jasa masyarakat adat negeri ini menjaga kelestarian lingkungan. Tapi apakah norma itu diperhatikan oleh para begawan hukum kita? Tidak. Sebab yang begituan tidak sejalan dengan kebutuhan realitas sekarang yang serba kapitalistik dan eksploitatif.

Namun realitanya, umat Islam sendiri memang tidak banyak berminat menyelidiki hal-hal yang mendasar semacam ini. Bagi sebagian besar umat Islam di negeri ini, asal orang itu bathuke hitam, celananya cingkrang, rajin sembahyang, rajin shalawatan, dan menampakkan segala sisi yang menurut referensi sejarah adalah perilaku Islami, maka itu sudah dianggap Islami, sekalipun metode hukum dan perekenomian yang dijalani sekuler dan kapitalis kaffah. Bahkan malah mereka ada yang sangat jijik setiap kali mendengar hukum adat diucapkan. Dan yang lucu adalah adanya kelompok pengajian yang sangat naif, bicara fikih sampai berbusa-busa ngecap kafir dan sesat sana sini, tapi begitu bertemu dengan aturan pemerintah, mereka mengatakan “taat tanpa protes”. Gila kan.

Di sinilah kita menemukan permasalahan dasar dalam kehidupan kita, yaitu pendidikan manusia. Kita ribut soal pendidikan, guru honorer yang tidak kunjung PNS, sekolah mahal, kuliah mahal, hingga pengangguran, tapi pernahkah terpikir dalam benak kita untuk membongkari berbagai kerusakan paradigma yang sudah sangat parah ini? Politik rusak, hukum tidak jelas, agama jadi kendaraan politik, perekonomian kapitalis, lingkungan rusak parah, kan semua berangkat dari gagalnya proses pendidikan manusianya. Lha kok muk do ribut ganti presiden wae.

Tapi ya mungkin takdirnya begitu. Percuma kita menuntut perubahan top down dari negara dan para elit, termasuk elit agamawan sekalipun. Wong keinginan mereka bukan soal perbaikan kok, tapi duit dan kekuasaan. Maka tidak ada pilihan lain, orang-orang yang menyadari kerusakan ini, harus berupaya sendiri-sendiri dan melakukan perubahan secara bottom up. Ra usah njagakke negara dan segala elit yang nganu itu. Selak remuk kabeh.

Surakarta, 24 September 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.