Aib itu menyangkut personal dan urusan privat. Maka wajib dijaga dan ditutupi.

Tapi kalau menyangkut kompetensi, apalagi bicara urusan kekuasaan, ya itu bukan aib. Nek ancene ra kompeten ya harusnya dibuka.

Memilih metode pengangkatan penguasa dengan cara demokrasi semacam sekarang, ya konsekuensinya tetap akan ada rasan-rasan massal. Terutama rasan-rasan soal kompetensinya. Sebab kompetensinya menjadi penguasa sangat penting untuk menjalankan kekuasaan. Maka sudah pasti publik akan ramai menggunjingkannya.

Yang tetap menjadi aib seorang penguasa adalah urusan rumah tangga dan hal-hal yang menyangkut personal dirinya, terutama yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik.

Pertanyaannya, apakah kompetensi presiden soal mengimami shalat termasuk hal penting dalam konsep kekuasaan bernegara modern seperti sekarang? Tidak. Perlu diketahui, bahwa mengadopsi tatanan negara modern seperti sekarang, konsekuensi logisnya adalah menjadi sekuler. Anda bisa berkilah macam-macam, tetapi prinsip negara yang sekarang dianut dari Barat itu pada dasarnya adalah sekuler.

Di Indonesia, suasananya menjadi tidak kelihatan sekuler sebab manusia-manusianya memang masih punya kecenderungan beragama. Sehingga meskipun institusi kepolisian, mereka juga punya tim hadrah yang mahir shalawatan. Meskipun itu kantor pemerintah, tetap ada tradisi maulidan dan halal bi halal. Termasuk PNS tetap bisa izin demi among tamu di hajatan tetangga. Sebab kultur kebudayaan dan keagamaan kita memang demikian. Tapi itu tidak akan bisa menghapus nuansa sekuler yang telah terbentuk sejak bangsa kita memilih membangun negara modern yang berbentuk republik.

Naifnya, kita itu penginnya bikin negara modern, tapi karepe bernuansa agama. Wong konsep modern dan negara republik itu sendiri adalah bentuk perlawanan terhadap institusi kerajaan dan Gereja je pada awalnya.

Makanya, para tokoh bangsa kita merumuskan Pancasila. Coba tunjukkan ke saya, siapa yang nyuruh-nyuruh kita bikin negara seperti sekarang. Kelima pilar Pancasila itu bicara falsafah bernegara. Salah satunya adalah membangun Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Coba pahami baik-baik, apakah relevan bentuk negara republik demokrasi macam sekarang ini dengan butir sila keempat Pancasila tersebut?

Surakarta, 19 Desember 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.