Melihat riuhnya pembahasan RUU P-KS itu, saya justru mikirnya apakah hal-hal terkait itu sedemikian urgennya harus segera diundangkan?

Dibandingkan dengan prosedur sistem perwakilan rakyat dan kepemiluan yang masih gabul ndak jelas dan definitif, padahal katanya negara udah berdiri 3/4 abad, apakah itu tidak lebih urgen?

Logikanya gini, kasus pembahasan RUU yang heboh di Jakarta itu kan janjane lebih terlihat sebagai perang kepentingan antar NGO, terutama NGO yang lagi ngehits mengadopsi pikiran-pikiran Barat, yang kemudian menimbulkan pro-kontra.

Soal data-data kekerasan pada perempuan sepertinya perlu dilihat dalam dua sisi, yaitu realitas urban dan bawaan budaya. Kalau di kota-kota mungkin kasus pelecehan seksual bisa diusut dengan pendekatan hukum, ya harus disikat pelakunya.

Kalau di daerah yang patriarkinya masih kuat, apa ya mau dipukul rata pakai undang-undang juga? Proses kebudayaannya dulu yang perlu diolah dulu? Jadi apa mau disamaratakan gitu? Apa nggak lebih baik jaminan itu dibuat dalam perda-perda saja.

Sejak pasca reformasi 1998, saya justru melihat mudahnya UUD bisa diamandemen dan banyak undang-undang jahat dikeluarkan, prosesnya lebih banyak diusulkan NGO ketimbang proses penyaluran aspirasi yang wajar dari rakyat. Anggota DPR/MPR itu representasi rakyat, tapi kok dilihat dari produk undang-undangnya justru semakin merepotkan rakyat.

Bahkan semakin ke sini, rakyat dalam arti yang definitif sebagai pemilik kedaulatan yang sebenarnya tidak bisa mengkonsolidasikan diri untuk mengontrol wakil-wakilnya di parlemen, karena memang tidak ada kejelasan yang definitif bagaimana hubungan rakyat dengan anggota dewan yang mewakilinya. Tidak ada kepastian hukum rakyat orang per orang diwakili atas nama siapa di parlemen.

Prosedur perwakilan yang semacam ini sebenarnya bisa dikategorikan cacat karena cuma menguntungkan anggota dewan. Meskipun di kursi DPR ada 500 kursi, akan selalu jadi pertanyaan jika si Paijo yang berasal dari provinsi A tidak mendapatkan haknya, maka ia harus mengadu pada siapa dari 500 orang anggota dewan itu?

Sementara itu, para anggota dewan itu kalau nggedebus pasti bilang mewakili rakyat, tapi Paijo tidak mendapatkan kepastian hukum siapa wakil yang menanggung mandatnya. Kalau ia ke DPR pasti akan dipingpong ke sana kemari sebab ia tidak punya kepastian mandat darinya di pegang oleh siapa, dari 500 orang itu.

Jadi, keributan soal RUU P-KS sebaiknya dihentikan dulu. Perbaiki prosedur dan sistem perwakilan rakyatnya agar lebih bermutu. Lalu periksa kembali, benarkah RUU P-KS itu berdasarkan aspirasi rakyat secara nasional, atau baru sekedar usulan-usulan NGO di Jakarta yang memandang kasus-kasus secara pukul rata berdasarkan realita Jakarta, tapi dipaksakan sama di daerah-daerah.

Kekerasan terhadap perempuan dalam arti yang sesungguhnya memang harus dilawan. Pelakunya harus disadarkan baik dengan pendekatan moral maupun penegakan hukum. Tapi mengadopsi pikiran feminis Barat untuk diceblokkan di alam pikiran perempuan negeri ini secara kaffah, juga merupakan masalah baru.

Tapi mbuh lah, sebenarnya mungkin saya yang ketinggalan jauh. Saya itu udeg kulek lebih banyak melihat bahwa negara yang kita banggakan ini tak kunjung layak disebut negara, apalagi disebut berdemokrasi. Demokrasi kok rakyatnya manut politikus. Apalagi setiap pemilu, rakyatnya saling bertengkar. Harusnya politikusnya yang saling bertengkar, rakyatnya nonton sebelum memberi keputusan memilih politikus yang mana.

Ah, tulisan panjang ini cuma omong kosong pagi. Jelas jauh berbeda kualitasnya dibandingkan teman-teman yang terlibat langsung di pengusulan maupun penolakan RUU P-KS. Saya cuma ikut-ikutan¬†Ahmad Jilul Qur’ani Farid¬†ngeksis di dunia maya saja. Si Jilul beneran. Kalau sak sok ngeksis saja. Hahaha.

Surakarta, 29 Januari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.