Mau ribut politik kek apa, selama rakyat itu tidak sadar bagaimana mengakumulasikan mandat pada wakilnya, maka negara cuma akan jadi tempat keceh para politisi.

Jika negara adalah lembaga tertinggi pemegang kedaulatan rakyat, maka wujudnya harus jelas dan bisa diukur. Salah satunya adalah dengan sistem perwakilan yang jelas dan definitif.

Hingga hari ini, mandat rakyat orang per orang diwakili oleh wakil rakyat yang mana, nggak jelas. Wakil rakyat di parlemen itu, mereka pasti juga tidak bisa mendefinisikan dengan jelas siapa saja yang mereka wakili dan dalam hak-hak apa saja yang harus mereka perjuangkan.

Ketika wakil rakyat bertugas, dia membawa mandat rakyat atau kepentingan partai? Kalau mandat rakyat, bagaimana mekanisme agar para wakil rakyat memiliki kekebalan diri dari intervensi partai politik selama ia bertugas di parlemen? Nah masalah-masalah mendasar ini tidak pernah dipertanyakan rakyat. Padahal ini lebih penting diurus ketimbang siapa presidennya nanti.

Mengapa sekarang negara bisa diacak-acak oleh para pemodal sehingga mereka bisa membajak lembaga pemerintahan, parlemen, dan peradilan? Sebab perjanjian perwakilan antara rakyat dengan wakilnya tidak jelas. Sehingga negara tidak merepresentasikan kekuatan rakyat sebagaimana yang diklaimkan. Bagaimana ceritanya artis-artis Jakarta bisa seenaknya lolos jadi caleg dan bahkan terpilih menjadi aleg?

Jangan-jangan ketidakseriusan kita dalam urusan perjanjian ini aslinya memang mencirikan karakter umum kita semua, yaitu gampang mblenjani janji. Tanpa harus menuding para politisi yang memang mayoritas tukang ngapusi, kita sendiri barangkali juga tidak punya komitmen dalam bermuamalah dengan sesama. Padahal muamalah itu haruslah dibangun dengan perjanjian, baik perjanjian dengan mitra atau perjanjian dengan diri sendiri untuk selalu jujur dalam bermuamalah.

Jadi, siapa pun presidennya besok, hanya Dildo yang akan tetap sejati.

Surakarta, 5 Januari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.