Tradisi demokrasi itu masih sulit diterapkan dan menjadi PR panjang bangsa kita. Peradaban kita berabad-abad dipandu kekuasaan monarki dan aristokrasi. Tradisi kebudayaan kita membentuk cara kita berpikir tidak egaliter, tetapi elitis.

Itulah yang ditangkap para pendiri bangsa kita sehingga mereka merumuskan sistem kenegaraan kita dalam bentuk “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Entah bagaimana ceritanya kita sekarang tiba-tiba menyetujui begitu saja sistem pemilu langsung, baik dalam memilih calon legislatif, kepala daerah, hingga presiden.

Para pendiri bangsa kita sangat sadar, bahwa alam berpikir masyarakat kita itu “manut kiai, manut ustadz, manut tokoh anu, manut tradisi anu, manut raja anu” ketimbang menggunakan rasionalitasnya secara utuh. Sehingga dibuatlah sistem perwakilan. Kalau ternyata ada penyalahgunaan seperti zaman orde baru, yang bermasalah itu di mekanisme penentuan wakilnya, bukan kemudian sistemnya dirombak jadi tidak karuan seperti sekarang.

Hingga hari ini, masyarakat kita cenderung ikut-ikutan dalam berbagai hal. Bukan karena mereka bodoh, tapi memang bangsa kita punya kecenderungan untuk “ngawula” terhadap apa pun. Dahulu kita ngawula terhadap para bupati hingga para raja. Sehingga kekuasaan itu menjadi pertengkaran para elit saja. Sebab rakyat asal sudah tahu siapa rajanya, mereka tinggal ngawula saja. Tradisi ngawula ini pun juga tetap dilanjutkan ketika Nusantara menghadapi kolonialisme. Ada yang ngawula pada para penjajah, ada yang ngawula kepada para ulama dan pemimpin lokal untuk melawan penjajahan.

Di zaman digital ini, tradisi ngawula itu tidak pernah hilang. Dalam beragama pun kita itu bangsa yang tidak terlalu sering menggunakan pertimbangan rasional. Kita lebih banyak mengikuti tradisi “ngawula” itu secara utuh, baik yang dicap garis keras maupun moderat. Para pengikut Wahabisme (yang disebut-sebut sebagai garis keras) mereka sangat ngawula kepada para ustadz dan masayikhnya, tidak jauh beda dengan yang hidup dalam tradisi Aswaja (yang disebut-sebut sebagai moderat) yang sudah sejak dahulu sangat menempatkan para kiai dan habaib dalam kedudukan sangat tinggi.

Dengan realitas masyarakat yang semacam ini, kita harus bersabar bahwa membangun masyarakat yang demokratis masih sangat lama. Karena masyarakat kita yang ngawula hingga saat ini, masih akan tetap tunduk pada berbagai mitologi, doktrin ustadz/kiai/tokoh, dan terkurung dalam berbagai fanatisme ideologi yang langitan. Isu-isu riil seputar kerusakan kebudayaan, kerusakan lingkungan, hingga hancurnya kerukunan sosial belum menjadi perhatian serius masyarakat kita. Hingga hari ini, ceramah para khatib di masjid itu kalau ndak bicara fikih-fikih abad 3 hijriyah ya biasanya seputar politik elektoral saja.

Bagaimana dengan politisi? Mereka adalah petualang yang melihat peluang pasar. Dengan nalar publik kita yang dikendalikan oleh media massa dan berbagai kepentingan para elit tadi (ustadz, kiai, tokoh anu, dll), maka para politisi yang ingin meraih kekuasaan tidak mungkin akan mengkampanyekan isu lingkungan, perbaikan tatanan sosial dan kebudayaan kita yang kian hancur ini. Sebab isu-isu semacam itu tidak bakal laku dan mengantarkan mereka pada kursi kekuasaan. Maka dari itu, para politisi tidak terlalu bisa diharapkan untuk menjadi perintis demokrasi yang sesungguhnya.

Jadi, demokrasi yang kita harapkan masih jauh dari kenyataan. Yang sesungguhnya berjalan di tengah kita saat ini sebenarnya adalah oligarki kekuasaan. Wilayah NKRI ini ibaratnya kerajaan besar yang sedang diperebutkan para pangeran untuk menjadi raja. Tradisi pemilu lima tahunan adalah aturan main yang disepakati para pangeran untuk berebut tahta. Rakyat hanya kebagian sorak-sorak dengan menjadi pemilih, tapi tidak punya mekanisme untuk ikut mengendalikan kekuasaan raja. Sebab para pangeran ini sejatinya juga hanya budak dari nafsu kekuasaan dan uang yang dimiliki para kapitalis.

Sebagai rakyat bawah, kita bisa memulai nyicil membangun demokrasi ala kita dengan mulai mempertanyakan hal-hal yang menjadi masalah riil kita. Kita hidup karena siapa dan untuk siapa? Di antara kita sesama manusia, ada tanggung jawab apa saja? Perlukah kita membuat kesepakatan dengan sesama manusia yang berinteraksi dengan kita? Perlukah kita menyelenggarakan negara? Untuk apa saja negara ini perlu kita selenggarakan? Siapa saja yang diberi mandat menyelenggarakan negara?

Sebagai masyarakat muslim, yang diwarisi al Quran dan cerita sejarah Nabi, saya kira kita bisa belajar banyak bagaimana kita seharusnya menyelenggarakan tradisi kehidupan kita. Islam lebih menitikberatkan bagaimana manusia hidup sebagai manusia seutuhnya yang hanya punya ikatan kesetiaan pada Allah sehingga bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya pada sesama manusia dan alam. Jika doktrin negara menghalangi proses kita memanusiakan manusia dan menjaga alam, seharusnya negara dalam wujud apa pun, tidap perlu kita pertahankan mati-matian bukan.

Bias yang sering kita dapati adalah tentang perang dalam Islam. Seolah-olah Islam mengajari masyarakatnya untuk berperang. Padahal kisah peperangan sudah ada di seluruh kebudayaan. Jadi jika kita memahami Islam hanya identik dengan perang (apalagi dilabeli dengan istilah jihad) itu kitanya saja yang salah paham. Islam tidak menolak perang, tapi sejauh yang saya pahami Islam melarang orang yang sedang marah dan tidak bisa adil terhadap musuh ikut berperang. Sebab orang-orang yang penuh kemarahan dan tidak adil ini, nanti hanya akan menjadi pembantai, bukan pelaku jihad.

Sebaiknya kita mulai jujur dalam berpikir agar hari ini kita tidak bertengkar dengan saudara kita untuk hal-hal yang memalukan dan menjatuhkan martabat kita. Kita nyicil untuk membangun demokrasi sungguhan, bukan demokrasi yang dikuasai oligarki, mulai dari Trah Bung Karno, Trah Cendana, Trah Jenderal-Jenderal Orba, dan Trah lainnya yang semuanya sedang berebut tahta untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri sambil menipu kita setiap periode.

Surakarta, 23 Juni 2018

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.