Saya berkhayal seandainya demokrasi itu tidak dikendalikan oleh perilaku kapitalistik dari para sponsornya.
Misalnya siapa saya berhak mendaftarkan diri di KPU untuk menjadi calon anggota legislatif dan petinggi eksekutif. Lalu yang menyosialisasikan KPU di tempat-tempat publik. Rakyat tinggal di suruh datang memilih.
Jika biaya daftar nyalon gratis dan mereka tidak diperbolehkan kampanye dengan cara apa pun, karena wewenang sosialisasi ada di tangan KPU dan para petugas pemerintahan. Saya kira lembaga-lembaga survey tidak laku.
Lembaga survey dan media massa seringkali mengail di air keruh. Tidak hanya meraguk untung besar dari pesta politik wagu ini, mereka juga membentuk masyarakat menjadi bodoh. Pertarungan yang diisi dengan asumsi-asumsi membuat pertarungan tidak seru.
Selama model yang sekarang diterus-teruskan, maka yang bisa duduk di kursi kekuasaan hanyalah para elit yang menjalankan sistem oligarki. Partai-partai tidak terlalu berperan penting, sebab partai-partai hari ini dibawah kekuasaan para pemilik modal. Para politisi kebanyakan mikir untung dirinya sendiri dan kelompoknya.
Kita perlu mencoba untuk tidak terlalu merayakan euforia pemilu dan memberi hukuman dengan angka abstain. Sebaiknya setiap pemilu kita rajin datang, tapi kita berhak tidak memilih jika memang tidak ada yang layak dipilih. Saya kira jika rakyat mulai cerdas kemudian menghasilkan 80 % suara abstain di setiap zona, maka para sponsor akan mulai ketar-ketir. Sebab rakyat mulai cerdas untuk tidak mau dimainkan secara terorganisir. Mereka mulai secara sadar membuat keputusan individual yang berani. Mereka bukan lagi bersuara seperti tim hore-hore dalam aksi-aksi heroik berbasis massa, tapi secara diam-diam di bilik suara.
Tapi itu khayalan saya saja. Tentu saja cuma omong kosong di pagi hari. Sambil memilah-milah sampah organik, kertas, dan plastik. Karena yang paling konkrit bisa saya lakukan ya ini. Karena kalau menunggu pemerintah mengatasi masalah ini, mungkin politisi-politisi itu perlu distrap di tempat pembuangan akhir sampah selama sepekan.
Surakarta, 19 April 2018
