Melihat situasi politik global maupun nasional yang semakin kritis itu janjane yo ra piye-piye. Lha wong itu semua juga adalah hasil dari sebuah kesalahan kolektif kita bersama meskipun tetap ada yang dahulunya merekayasa kearah kehancuran seperti itu. Tapi kan ya gak gimana-gimana to.
Sekarang, kita masih punya aset tanah, harta, skill, dan yang paling penting adalah kehormatan diri. Nah, jika kelak terjadi sesuatu, misalnya perampasan aset-aset kita, maka perintah Allah kan kita wajib mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Kan kata Kanjeng Nabi, nilai perjuangan mempertahankan aset-aset yang sah itu setara dengan jihad perang. Jadi kalau meninggal ya seperti syuhada.
Jika sekarang kita di desa masih punya sawah, masih punya leptop, ponsel dan segala sarana yang bisa digunakan untuk produktif berkarya (tidak sekedar cari duit aja lho ya), ya lanjutkan saja berkarya. Peduli ya tetap peduli, meskipun dengan urusan politik mbelgedes itu, tapi yang terpenting bagaimana terwujud keadilan (kalau bisa), bukan sekedar urusan siapa menang siapa kalah atau siapa dijatuhkan dan siapa dijunjung.
Makanya, saya itu sekarang ra urus soal pilkada dan berbagai hal semacam itu. Ga patheken lah arep sapa sing menang, wong ya ngono kuwi kabeh mburine. Untuk mengembalikan peradaban manusia yang normal lagi ya dari desa dan dari cara berpikir tentang hidup yang rasional, ora neka-neka. Mumpung desa-desa yang ada belum begitu rusak separah kota, ayo didandani sebisanya. Bisa lewat komunitas sekolah, lewat paguyuban, atau jadi lurah sekalian (ketimbang nyaleg).
Kalau nanti desa-desa bisa tegak mandiri seperti negara-negara kecil, niscaya kita akan lebih mudah untuk mencabut mandat kekuasaan negara jika memang sudah bosen lihat negara model sekarang ini. Kita deklarasikan negara baru yang lebih sesuai dengan nurani keadilan sesuai perjanjian berbangsa kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Itupun kalau desa-desa kita berdiri di atas kebijaksanaan. Kalau desa kita malah kapitalistik, ya nanti mudah diadu domba seperti zaman kolonial dahulu oleh pemerintah yang tidak mau kehilangan legitimasinya.
Jadi pendidikan politik yang paling urgen dalam Pendidikan Kewarganegaraan itu seharusnya adalah kesadaran bahwa posisi rakyat itu adalah kedudukan tertinggi dalam strata sosial sebuah negara. Jika seorang rakyat menjadi presiden maka dia turun derajat. Kalau dia jadi gubernur, maka derajatnya lebih rendah lagi karena di bawah presiden. Dan seterusnya. Jangan kebalik seperti sekarang, jadi rakyat kok malah menganggap para pejabat sebagai priyagung. Jare demokrasi, kok pikirane jik kerajaan.
Nek pengine gawe kerajaan ya mari kita dirikan kerajaan. Ning sing dadi raja lan para punggawa raja ya aja sing kayak turut Jakarta kae. Lha terus sapa? Golekana dewe.
Juwiring, 27 Oktober 2016
