Tahun 2024, kalau aturan pilpresnya sekedar banyak-banyakan pemilih langsung, fokus garap pulau Jawa (prioritas utama) dan Sumatra secara serius. Pulau lainnya ngalir aja.
Kalau nanti Pak Jokowi menang lagi, itu karena
timses beliau pegang kunci Jateng, DIY, dan Jatim dengan gemilang soalnya. Padahal di provinsi lain, Pak Prabowo banyak menangnya.
Soal apakah KPU curang atau tidak, saya menganggap pemilu ini polanya kayak 2009, cuma nggak rapi dan terkesan brutal. Apalagi diekspose rame-rame di media sosial, jadi bahan perdebatan, dan semakin terlihat banyak masalah di sana sini.
Kedua kandidat pasti sama-sama main curang di zona-zona yang mereka bisa. KPU sendiri meskipun birokrasinya ASN, pimpinannya kan pilihan anggota DPR yang dilantik Presiden. Mereka semuanya berkepentingan atas pemilu 2019 kan, karena banyak aleg yang nyalon lagi, dan presidennya nyalon lagi.
Jadi tidak heran jika isu saling menuduh curang pasti ramai, terutama pihak yang kontra petahana. Apalagi secara teknis KPU-nya terlihat amburadul, mulai dari salah input C1 maupun banyaknya tim lapangan yang gugur. Sebagai rakyat biasa yang nggak berkepentingan amat dengan pilpres, saya sendiri menilai kerja KPU hari ini memang buruk, apalagi UU pemilu bikinan DPR makin memperburuknya.
Maka dari itu, saya hanya menghimbau kepada sesama rakyat untuk lebih waspada dan mandiri dengan segala kemungkinan. Kalau para politikusnya saya nggak bisa ngasih solusi, wong sama-sama pengin menang. Mungkin bisa digelar hitung terbuka C1 dari masing-masing pihak yang sempat ikut mendokumentasikannya, di mana data saksi kedua kubu dan KPU sebagai data primernya. Disiarkan secara live via Youtube dan bisa dipantau bersama-sama oleh semua pihak.
Tapi kalau itu nggak mau, ya udah politikusnya saling gelut aja gitu. Yang hidup yang menang. Rakyat nggak usah ikut-ikutan. Cukup kita catat saja bahwa kita diperintah oleh kekaisaran yang dominan.
Surakarta, 5 Mei 2019
